Petugas Sensus Penduduk Wajib Rapid Test Sebelum Tugas

KONTAK PERKASA FUTURES  - Di tengah pandemi Covid-19 dan dengan adanya efisiensi anggaran, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan adaptasi kebiasaan baru melalui penyesuaian proses bisnis Sensus Penduduk 2020.

“Pertama, pelatihan petugas SP2020, yang biasanya dilakukan lewat tatap muka, diubah menjadi pembelajaran mandiri lewat TVRI dan RRI,” terang Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto dalam Kick Off Sensus Penduduk September 2020, Senin (31/8/2020).

Kedua, lanjut dia, BPS juga memperhatikan keselamatan dan kesehatan petugas sensus maupun responden. Diantaranya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Seluruh petugas sensus harus melakukan rapid test untuk memastikan kondisi kesehatan petugas sensus sebelum terjun ke lapangan. Saat terjun ke lapangan, mereka juga wajib menggunakan masker, face shield, sarung tangan, dan hand sanitizer, serta wajib menerapkan physical distancing saat bertemu dengan responden,” beber KEcuk.

“Dengan demikian, kami berharap masyarakat yakin dan dapat menerima petugas, tanpa harus takut akan terpapar virus Covid-19 dari petugas yang datang untuk mendata,” imbuh dia.

Kemudian, pencacahan lapangan yang akan dimulai pada besok, 1 September 2020 tersebut, akan disesuaikan dengan kondisi pada tiga zona pendataan.

“Sensus penduduk wawancara diubah mekanismenya dengan membagi ke dalam tiga zona wilayah. Di zona 1 akan menggunakan moda Drop Off Pick Up (DOPU), artinya petugas sensus akan membagikan kuesioner dan nanti akan mengambil kembali kuesioner yang sudah diisi mandiri oleh masyarakat. Di zona 2 hanya akan melaksanakan tahap pemeriksaan daftar penduduk (DP) dan tahap verifikasi lapangan, tanpa wawancara detail,” jelas Kecuk.

Sementara, sensus penduduk pada zona 3 akan tetap diadakan wawancara. “Hanya di zona 3, yaitu 41 kab/kota di Papua dan Papua Barat, petugas sensus akan tetap melaksanakan wawancara,” tukas dia.

Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 51,4 juta penduduk Indonesia telah berpartisipasi dalam sensus penduduk online yang diselenggarakan pada 15 Februari sampai dengan 29 Mei 2020.

“Telah dilaksanakan sejak tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, sebanyak 51,4 penduduk telah ikut berpartisipasi,” ujar Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto dalam Kick Off Sensus Penduduk September 2020, Senin (31/8/2020).

Menurutnya, hal tersebut merupakan capaian yang menggembirakan. Mengingat ini merupakan pertama kalinya sensu penduduk dilaksanakan secara daring (online).

“Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak dan masyarakat yang telah berkontribusi untuk sensus penduduk online. Ini membuktikan bahwa sensus penduduk telah menjadi milik dan bagian dari kehidupan kita, sehingga kita semua merasa terpanggil,” tutur Kecuk.

Namun demikian, Kecuk menyebutkan jumlah tersebut hanya setara 19 persen dari total penduduk Indonesia. Sehingga masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan.

“Partisipasi 51,4 juta penduduk di dalam sensus penduduk online baru setara 19 persen dari total penduduk Indonesia, masih terdapat 81 persen penduduk Indonesia yang harus dicatat keberadaannya. Oleh karena itu, pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 akan dilanjutkan dengan pencatatan lapangan di bulan September 2020,” jelas dia.

Adapun pelaksanaan di lapangan, Kecuk menyebutkan akan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir jika didatangi oleh petugas BPS.

“Dengan demikian, kami berharap yakin dan dapat menerima petugas yang tanpa harus merasa takut akan terdapat terpapar virus Covid-19 dari petugas sensus penduduk yang akan datang untuk menjaga pencacah

BACA JUGA : indonesia diprediksi defisit energi usd 80 miliar di 2040

KONTAK PERKASA FUTURES 

71 Karyawan Terpapar Covid-19, Suzuki Kurangi Kapasitas Produksi 50 Persen

PT KONTAK PERKASA FUTURES  - Suzuki Indonesia terus melakukan upaya pencegahan untuk memperketat penyebaran Covid-19 dengan melakukan pengurangan kapasitas produksi pabrik sebanyak 50 persen dari kondisi normal.

Pengurangan kapasitas produksi kali ini dilakukan di pabrik Tambun I sebagai lokasi perakitan sepeda motor sejak 24 Agustus 2020 hingga kondisi sudah kondusif.

Mengenai keputusan ini, President Director PT Suzuki Indomobil Motor/PT Suzuki Indomobil Sales Seiji Itayama menuturkan, seperti disampaikan Pemerintah Jawa Barat kemarin, saat ini di pabrik Tambun I ada 71 orang karyawan yang terpapar Covid-19.

"Kami sangat concern mengenai kesehatan karyawan. Meskipun kami sudah menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid- 19 dengan ketat, penularan tersebut tidak bisa dihindari. Untuk itu, pengurangan kapasitas produksi harus dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut," kata dia dikutip dari laman suzuki.co.id, Jumat (28/8/2020).

Sebanyak 71 karyawan yang disebutkan Itayama tersebut saat ini sedang menjalani karantina mandiri dan beberapa di antaranya mendapatkan perawatan di rumah sakit

Masih kata Itayama, Suzuki selalu berkoordinasi dan menyampaikan perkembangan situasi terkini dan penanganannya kepada tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bekasi yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perindustrian. Suzuki juga telah melakukan berbagai upaya pencegahan sebelumnya dan tindakan yang direkomendasikan tim Gugus Tugas Covid-19.

Upaya-upaya tersebut di antaranya adalah melakukan PCR (Polymerase Chain Reaction) test terhadap semua karyawan yang memiliki riwayat interaksi dengan karyawan yang terpapar dan rapid test kepada seluruh karyawan Suzuki lainnya.

Area pabrik dan kantor dibersihkan dan disemprot cairan disinfektan secara berkala. Tak ketinggalan, kendaraan-kendaraan yang selesai dirakit pun dibersihkan dan didisinfektan sebelum dikirim ke pelanggan, yang mana hal ini merupakan prosedur Suzuki yang sudah dilakukan dari dulu sebelum adanya pandemi.

Selain itu, pemantauan kegiatan karyawan juga diperketat. Bukan hanya penerapan physical distancing di tempat kerja, setiap karyawan juga diwajibkan memberikan laporan harian kepada

atasannya terkait kondisi kesehatan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat libur kerja. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko terpapar virus di luar tempat kerja.

“Kami melakukan penanganan yang cepat baik untuk karyawan terpapar maupun karyawan lainnya. Rekomendasi dari tim Gugus Tugas Covid-19 sudah kami lakukan, termasuk rapid test kepada semua karyawan tanpa terkecuali," ungkap dia.

"Menurut tim Gugus Tugas Covid-19 kasus yang terjadi di Suzuki kemungkinan besar berasal dari transmisi dari luar perusahaan, untuk itu kami berencana melakukan rapid test setiap 2 minggu sekali agar mampu mendeteksi gejala lebih dini. Karena buat Suzuki kesehatan karyawan adalah prioritas. Kami harap semoga 71 karyawan kami yang positif Covid-19 cepat sembuh dan tidak ada lagi yang terpapar agar Suzuki bisa kembali memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen,” tutup Itayama.

BACA JUGA : 

DAMPAK SKEMA BURDEN SHARING, RUPIAH BAKAL MAKIN TERGERUS?

PT KONTAK PERKASA FUTURES 

Pasar Saham Mulai Membaik di Agustus 2020, Didominasi Investor Lokal

PT KONTAK PERKASA  - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, sejalan dengan pergerakan pasar saham global, Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) menguat 3,7 persen menjadi 5.340,3 sepanjang Agustus 2020.

"Meskipun terjadi penguatan di pasar saham, aliran dana asing masih belum masuk ke pasar saham domestik. Penguatan masih didominasi oleh transaksi dari investor ritel domestik," kata Wimboh dalam konferensi pers perkembangan kebijakan dan kondisi terkini sektor jasa keuangan, Kamis (27/8/2020).

Menurutnya, penguatan hampir terjadi pada mayoritas sektor IHSG dengan sektor keuangan sebagai pendorong utama. Sehingga investor domestik masih mendominasi pergerakan pada Indeks saham.

Wimboh juga menyebut penguatan indeks saham juga mendorong membaiknya Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana.

Begitupun dengan pasar Surat Berharga Negara (SBN) kembali pulih, lantaran terdapat peralihan investasi ke tenor yang lebih panjang.

"Untuk pasar SBN tren menguat dengan Yield SBN menurun bahkan lebih rendah dibanding akhir tahun 2019. Yield per 25 Agustus 2020 turun 21,2 basis point, dan turun 52 basis poin," ujarnya.

Walaupun terjadi net sell di Agustus, minat investor nonresiden pada SBN terpantau mulai kembali pulih setelah tertekan di Februari-Maret.

Terutama melihat return yang ditawarkan lebih kompetitif dibandingkan negara peers. Selain itu, spread antara tenor jangka panjang dan pendek menengah tercatat melebar. Sebab rendahnya imbal hasil pada tenor jangka pendek juga menyebabkan penawaran lelang SBN pada tenor jangka pendek ikut menurun.

"Sehingga mayoritas lelang SBN yang dimenangkan cenderung di tenor menengah panjang. Yang cenderung positif mengingat kebutuhan dana untuk membiayai utang jangka pendek masih tinggi," pungkasnya.

BACA JUGA : 

BI TAMBAH KUOTA PENUKARAN UANG RP 75.000 MULAI HARI INI

PT KONTAK PERKASA 

BI Dipermudah Penukaran, Masyarakat Diimbau Tak Beli Uang Rp 75.000 dari Pihak Lain

PT KONTAK PERKASA FUTURES  - Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim mengakui adanya praktek penjualan kembali Uang Pecahan Khusus (UPK) Rp 75.000 dengan harga lebih tinggi pada awal penerbitannya. Untuk itu, Bank Indonesia (BI) mempercepat dan memperluas distribusi UPK ini.

“Memang itu terjadi di 1-2 hari pertama. Karena memang pasokan distribusi dari kami masih terbatas karena protokol covid-19. Jadi kuota per hari kita agak batasi,” ujar dia dalam Webinar - Ngomongin Uang Peringatan Kemerdekaan Ke-75 Republik Indonesia, Rabu (26/8/2020).

“Namun melihat antusiasme yang besar, Bank Indonesia menjawab dengan kebijakan mempercepat dan memperluas UPK ini, yaitu dengan membuka penukaran secara kolektif,” sambung Marlison.

Dengan pendaftaran secara kolektif ini, BI berupaya menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dengan cara yang mudah. Sehingga masyarakat tidak perlu membeli dari pihak lain. Dengan minimal mewakili 17 orang, nantinya tetap diberlakukan 1 KTP hanya berhak mendapat 1 lembar UPK Rp 75.000.

“Nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi kemudian kami notifikasi kapan akan diambil. Sehingga jangan khawatir, kalau ada orang yang sudah mengambil, secara sistem kami kalau dia mengajukan lagi, akan ditolak, karena sistemnya 1 KTP adalah 1 lembar,” jelas dia.

Dengan demikian, peredaran UPK Rp 75.000 ini dapat dikendalikan. “Kalau distribusi sudah semakin besar, orang semakin mudah, akhirnya masyarakat tidak perlu khawatir. Karena bisa membeli lebih mudah dengan harga yang pasti tidak berubah, dan tidak perlu mencari di pasar lain,” tukas dia.

BACA JUGA :

PENERBITAN UANG RP 75.000 TAK BIKIN JUMLAH UANG BEREDAR MELONJAK

PT KONTAK PERKASA FUTURES 

PLN Gunakan Drone untuk Tarik Kabel Transmisi di Makassar

PT KONTAK PERKASA FUTURES  - PT PLN (Persero) tengah membangun jaringan transmisi bertegangan 150 kilo Volt (kV), yang terbentang dari Punagaya di Jeneponto sampai dengan Tanjung Bunga di Makassar. Diupayakan rampung pada akhir Agustus 2020, progres fisik pembangunan jaringan transmisi tersebut kini sudah mencapai 95 persen.

Dengan beroperasinya jaringan ini, diharapkan daya dari PLTU Punagaya dapat dioptimalkan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan PLN kepada masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kota Makassar sebagai pintu timur Indonesia.

"Kami akan terus berupaya sehingga target di akhir Agustus ini dapat kami penuhi,“ Ujar Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Pembangkit & Jaringan Sulawesi Selatan (UPP Kitring Sulsel) Husni Wardana, dalam keterangannya, Selasa (25/8/2020).

Di Kota Makassar sedang dibangun kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) yang nantinya akan menjadi ikon baru bagi Indonesia bagian tengah dan timur. Tentunya, kawasan ini akan membutuhkan daya dan keandalan listrik yang memadai.

Oleh karena itu, perampungan pembangunan jaringan transmisi oleh PLN ini sangat mendesak mengingat listriknya juga akan menjangkau kawasan tersebut.

Manager Bagian Proyek Jaringan PLN UPP Kitring Sulsel Adrian Djamaludin, menambahkan bahwa saat ini sedang dilakukan penarikan kabel konduktor terhadap 4 menara terakhir dari 178 total menara.

“Kami menggunakan teknologi drone, untuk mempermudah dan mempercepat proses penarikan kabel,” kata Adrian

Menurut Adrian, petugas PLN yang menjadi operator drone guna pengerjaan jaringan transmisi sepanjang 118 Kilometer sirkuit (Kms) ini telah dibekali dengan sertifikat penerbang pesawat nirawak yang diterbitkan oleh Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI).

Demikian pembangunan tersebut merupakan salah satu pembangunan prioritas PLN serta termasuk dalam Proyek Strategis Nasional.

“Pembangunan jaringan transmisi Punagaya - Tanjung Bunga ini diharapkan dapat berjalan lancar dan tepat waktu melalui dukungan dari seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintah setempat,” pungkas Adrian.

BACA JUGA : SRI MULYANI PREDIKSI EKONOMI BISA MINUS 2 PERSEN, INDONESIA RESESI?

PT KONTAK PERKASA FUTURES 

Harga Emas Antam Lebih Murah Rp 4.000 per Gram di Awal Pekan

PT KONTAK PERKASA - Harga emas Antam atau emas yang dijual oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dijual lebih murah pada awal pekan ini. Usai sebelumnya stabil pada posisi Rp 1.027.000 per gram, kini harganya turun Rp 4.000 per gram menjadi Rp 1.023.000 per gram. 

Namun harga buyback emas Antam, pada Senin (24/8/2020) ini turun lebih besar mencapai Rp 6.000 per gram menjadi Rp 919.000 per gram. Harga buyback merupakan patokan bila Anda menjual maka Antam akan membelinya di harga Rp 919 ribu per gram.

Sementara harga emas Antam bercorak batik dengan ukuran 10 gram ditetapkan Rp 10.380.000, sementara untuk ukuran 20 gram dijual Rp 20.210.000.

Ini merupakan harga emas Antam yang dijual di Pulogadung, Jakarta. Saat ini, Antam menjual emas dengan ukuran mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram. Hingga pukul 08.31 WIB, mayoritas ukuran emas Antam masih tersedia.

Harga emas Antam belum termasuk PPh 22 sebesar 0,9 persen. Anda bisa memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen) jika menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berikut daftar harga emas Antam:

* Pecahan 0,5 gram Rp 541.500

* Pecahan 1 gram Rp 1.023.000

* Pecahan 2 gram Rp 1.986.000

* Pecahan 3 gram Rp 2.954.000

* Pecahan 5 gram Rp 4.895.000

* Pecahan 10 gram Rp 9.725.000

* Pecahan 25 gram Rp 24.187.000

* Pecahan 50 gram Rp 48.295.000

* Pecahan 100 gram Rp 96.512.000

* Pecahan 250 gram Rp 241.015.000

* Pecahan 500 gram Rp 481.820.000

* Pecahan 1.000 gram Rp 963.600.000.

BAC AJUGA : USAI LIBUR PANJANG, RUPIAH BERPOTENSI MENGUAT

PT KONTAK PERKASA

Hore, Tunjangan Kinerja TNI Naik 80 Persen Tahun Depan

KONTAK PERKASA FUTURES - Pemerintah memastikan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebesar 80 persen tahun depan. Lantaran, hal tersebut sudah tercatut dalam pagu anggaran Kementerian Pertahanan TA 2021.

Mengutip dokumen Buku II Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2021, Jumat (21/8/2020), tertulis bahwa Pagu Anggaran TA 2021 Kemenhandirencanakan sebesar Rp 136,995 triliun dengan alokasi salah satunya untuk kenaikan tunjangan kinerja prajurit TNI.

"Belanja pegawai karena adanya rencana kenaikan tunjangan kinerja sebesar 80 persen sesuai janji Presiden RI saat pidato di acara HUT TNI ke-74," demikian ditulis di poin (a) alokasi pagu anggaran Kemenhan 2021 dalam dokumen tersebut.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk belanja barang karena kenaikan anggaran untuk pemenuhan pemeliharaan dan perawatan alutsista kesiapan sampai dengan 70 persen dan pemenuhan kebutuhan BMP sebesar Rp 6,112 triliun.

Fokus alokasi anggaran Kemenhan juga ditujukan untuk penyelesaian pekerjaan yang ditunda TA 2020 dan dialokasikan TA 2021 sebesar Rp 11,132,1 triliun, serta alokasi anggaran kesehatan.

"Anggaran Kesehatan sebesar Rp 2,941 triliun yang digunakan untuk pelayananrumkit militer, yang bersumber dari RM,PNBP dan BLU sebesar Rp 1,870 triliun serta rencana upgrade peralatankesehatan melalui pinjaman luar negerisebesar Rp 1,071 triliun," demikian dikutip dari dokumen tersebut.

Adapun, alokasi ini sesuai dengan fokus prioritas Kemenhan di tahun 2021 yaitu ?mendukung stimulus pemulihan ekonomi, multiyears contract, carry over kegiatan 2020, prioritas KL dan prioritas nasional, serta biaya operasional dan dukungan operasional pertahanan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji menambah tunjangan kinerja prajurit TNI pada tahun 2021. Hal itu disampaikan saat menjadi inspektur upacara di Peringatan HUT Ke-74 TNI.

"Pemerintah mengupayakan kredit perumahan untuk prajurit hingga jangka waktu 30 tahun. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan tunjangan kinerja TNI menjadi 80 persen di tahun 2020," ujarnya beberapa waktu lalu.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengupayakan berbagai cara untuk percepatan penyederhanaan birokrasi. Salah satunya dengan memasukkan proses penyederhanaan birokrasi ke dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dari instansi pemerintah.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyatakan, proses penyederhanaan Birokrasi tersebut nantinya akan turut berpengaruh terhadap pemberian tunjangan kinerja untuk masing-masing kementerian/lembaga.

"Implementasi penyederhanaan birokrasi ini menjadi bagian dari penilaian Indeks RB, dan ini berpengaruh terhadap tunjangan kinerja yang diterima oleh masing-masing kementerian dan lembaga," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/3/2020).

Sekretaris Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Didid Noordiatmoko menjelaskan, bahwa saat ini besaran tunjangan kinerja di tiap kementerian dan lembaga sangat bervariasi.

Kementerian PANRB Bantah Bakal Angkat Honorer dan PPPK Jadi PNSKementerian PANRB: Jabatan Fungsional Tak Buat PNS Bisa Kerja Seenaknya  

Berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2019, baru 40 kementerian/lembaga yang tunjangan kinerjanya mencapai 80 persen. Sedangkan 44 instansi lainnya masih dibawah angka tersebut.

"Arahan bapak Menteri (Tjahjo) adalah pada tahun 2020 diharapkan tunjangan kinerja seluruh kementerian dan lembaga sudah minimal 80 persen," ungkapnya.

Untuk mencapai tunjangan kinerja minimal 80 persen, tiap kementerian/lembaga harus mendapatkan nilai Indeks RB minimal 75,01. Sejak 2018 hingga 2019, terdapat peningkatan dari 34 menjadi 46 kementerian dan lembaga yang mendapatkan angka minimal tersebut.

Didid melanjutkan, adanya pergerakan ke level yang lebih tinggi ini patut diapresiasi, namun kecepatannya belum seperti yang diharapkan.

"Artinya reformasi birokrasi yang dilakukan masih belum langsung kepada perbaikan dari permasalahan birokrasi yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga," pungkasnya.

BACA JUGA : 

DENDA RP 150 JUTA MENANTI PENGUSAHA YANG LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN

KONTAK PERKASA FUTURES