Thursday, July 16, 2020
Uni Eropa Imbau Negara Anggota Bersiap Hadapi Influenza dan Gelombang Kedua COVID-19
PT KONTAK PERKASA - Eksekutif Uni Eropa mendesak negara-negara anggota pada Rabu kemarin untuk meluncurkan kampanye vaksinasi yang lebih awal dan lebih luas untuk mengurangi risiko wabah influenza dan Corona COVID-19 gelombang dua secara simultan di musim gugur.
Wednesday, July 15, 2020
Ini Alasan Pemerintah Kucurkan Dana Fantastis ke UMKM di Tengah Pandemi
PT KONTAK PERKASA FUTURES - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir membeberkan alasan pemerintah terkait besarnya nilai alokasi biaya penanganan Covid-19 bagi sektor UMKM. Diketahui nilai alokasi yang diteken pemerintah untuk UMKM mencapai Rp 123,46 triliun.
Menurut dia, 'suka tidak suka' kesuksesan berbagai program untuk perbaikan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 bergantung pada UMKM. Sebab sektor usaha ini mampu menyerap 97 persen tenaga kerja di dalam negeri.
"Sehingga UMKM harus bisa survive jika ingin ekonomi kita bangkit. Apabila tidak maka bisa di bayangkan, ada berapa potensi pengangguran yang muncul. Tentunya akan menambah angka kemiskinan," ujar dia dalam Webinar via YouTube, Rabu (15/7).
Iskandar mengatakan, berdasarkan data milik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2018, jumlah UMKM di Tanah Air mencapai 64,19 juta. Dimana sebanyak 63,35 juta diantaranya ialah pelaku usaha mikro.
Kemudian, sisanya sebesar 0,005 juta unit usaha besar, 0,06 juta unit usaha menengah, dan 0,78 juta unit usaha kecil. Tak heran jika UMKM mau menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia.
Selain itu, sektor usaha ini juga berkontribusi sebesar 61,07 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan ekspor nonmigas 14,37 persen. Sementara nilai ekspor yang dihasilkan sektor ini menembus Rp 293 triliun.
Untuk itu, sambung Iskandar, tak salah jika pemerintah menganggarkan Rp123, 46 triliun melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi UMKM.
Rinciannya untuk subsidi bunga sebesar Rp35,28 triliun, penempatan dana di bank untuk restrukturisasi sebesar Rp78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp5 triliun.
Lalu, penjaminan modal kerja Rp1 triliun, insentif pajak penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah Rp2,4 triliun, hingga pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir UMKM sebesar Rp1 triliun.
"Jadi, solusi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kita ya dengan cara kita membantu sektor UMKM sebanyak mungkin," tukasnya
baca juga :
Tuesday, July 14, 2020
Warga Inggris Enggan Pakai Masker untuk Cegah Corona COVID-19, Mengapa?
PT KONTAK PERKASA - Warga Inggris sampai saat ini masih enggan untuk mengenakan masker meskipun pandemi Virus Corona COVID-19 belum berakhir di negara tersebut.
Hal itu masih dapat terlihat di pertokoan dan fasilitas kereta bawah tanah di London.
Di pekan yang sama, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah mengkonfirmasi "kemunculan bukti" penularan Virus Corona melalui udara (airborne). Maka dari itu, para ilmuwan senior mendesak warga Inggris untuk menggunakan masker sebagai upaya pencegahan penularan virus tersebut.
Inggris masih merupakan salah satu negara di dunia yang paling terkena dampak CoronaCOVID-19, dengan jumlah kematian yang hampir menembus 45.000, berada di urutan ketiga setelah Brasil dan AS.
Kepala akademi ilmu pengetahuan nasional Inggris, Venki Ramakrishnan, mengungkapkan bahwa "Inggris jauh terbelakang dari banyak negara dalam hal mengenakan masker".
Ramakrishnan juga mengklaim bahwa tidak mengenakan masker seharusnya dianggap sebagai tindakan anti-sosial seperti mengemudi saat tengah mabuk dan adanya "bukti yang berkembang bahwa memakai masker akan membantu melindungi orang lain, dan bahkan juga diri Anda sendiri."
Pernyataan dari Ramakrishnan itu pun juga menjadi ulasan penelitian ilmiah global tentang penggunaan masker yang diterbitkan oleh kelompok multi-disiplin yang diselenggarakan olehRoyal Society - Data Evaluation and Learning for Viral Epidemics (DELVE).
Laporan SET-C (Science in Emergencies Tasking COVID-19 group) dan British Academy berusaha menjelaskan faktor-faktor perilaku sosial yang tampaknya dapat mempengaruhi penggunaan masker, serta menunjukkan betapa pentingnya kebijakan pemerintah dan pesan yang mereka berikan.
Pada akhir bulan April, ditemukan ada sekitar 25 persen orang di Inggris yang mengenakan masker atau penutup wajah di tempat umum. Jumlah tersebut dinilai sangat rendah dibandingkan dengan Italia yang mampu mencapai hingga 83,4 persen dan 63,8 persen di Spanyol pada periode yang sama, demikian seperti dikutip dari CNN, Selasa (14/7/2020).
Direktur Leverhulme Center for Demographic Science di Universitas Oxford dan penulis utama pada laporan SET-C, Melinda Mills, menjelaskan bahwa "Untuk memahami mengapa orang tidak memakai masker, penting untuk memeriksa faktor-faktor perilaku seperti pemahaman publik tentang masker dan cara pemakaiannya".
"Dapat dijelaskan bahwa itu bukan kesalahan publik untuk tidak memakai masker di Inggris. Sebaliknya, kebijakan yang konsisten dan pesan publik yang efektif sangat penting, yang bahkan berbeda di Inggris, Skotlandia dan Wales," jelas Mills.
Warga di negara-negara seperti Italia dan Spanyol, menurut Mills, dengan cepat mengadopsi budaya mengenakan masker selama periode Corona COVID-19 dipengaruhi oleh kebijakan pihak berwenang yang konsisten dan pedoman dalam tujuan penggunaan masker.
Contoh pun ia ambil dari dari Spanyol yang telah mencatat lebih dari 28.000 kematian akibat virus itu, yang secara hukum mengharuskan setiap orang yang berusia di atas enam tahun untuk mengenakan masker di dalam dan di luar ruangan di ruang publik ketika jarak minimum dua meter tidak dimungkinkan sejak 21 Mei.
Perdana Menteri Pedro Sanchez diketahui memerintahkan agar kebijakan itu tetap diberlakukan bahkan setelah status darurat di Spanyol berakhir pada 21 Juni.
Sementara sebuah studi baru di AS, menunjukkan bahwa salah satu pendorong utama kasus Virus Corona adalah dari "penyebar diam," atau yang disebut sebagai orang-orang yang asimptomatik atau tanpa gejala.
Laporan itu diterbitkan di jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences, yang menemukan bahwa mereka yang tidak menunjukkan gejala (asimptomatik atau presimptomatik) dapat bertanggung jawab atas setengah kasus.
Maka dari itu, laporan tersebut pun juga menyoroti bagaimana masker dapat berguna dalam mencegah penyebaran virus.
Seorang profesor Patologi dan Kedokteran Laboratorium Emeritus di University of Pennsylvania, Paul Edelstein, mengatakan "Kami telah mengidentifikasi bukti meyakinkan yang sudah berusia puluhan tahun dan tampaknya dilupakan, sejak saat masker bedah dibuat dari kain dan dapat digunakan kembali, menunjukkan bahwa mereka membantu mencegah penularan infeksi melalui udara. Sekarang bahkan ada beberapa bukti bahwa masker mungkin secara langsung bermanfaat bagi pemakainya".
Tak sampai disitu, Edlestein juga menjelaskan bahwa "Orang-orang yang tidak memiliki gejala juga bisa secara tidak sadar menghembuskan tetesan (droplets) yang membawa virus. Jika wajah mereka tertutup, sebagian besar tetesan itu akan ditangkap sebelum mereka dapat menulari ke orang lain. Mengenakan penutup wajah dapat membantu menyelamatkan nyawa dan mencegah penyakit."
BACA JUGA :
RUPIAH BERPOTENSI MELEMAH DIBAYANG-BAYANGI VIRUS CORONA
Monday, July 13, 2020
Petugas KRL Penemu Rp 500 Juta dapat Asuransi Seumur Hidup hingga Pulsa 1 Tahun
KONTAK PERKASA FUTURES - Kementerian BUMN memberikan apresiasi kepada dua orang petugas KRL yang sempat viral gegara mengembalikan uang Rp 500 juta di dalam gerbong KRL, Egi dan Mujenih.
Menteri BUMN Erick Thohir menilai kejujuran yang dilakukan Egi dan Mujenih merupakan cerminan dari prinsip akhlak yang digaungkan kementerian dan patut dicontoh oleh pimpinan BUMN.
"Karena ini saya harapkan bisa menjadi inspirasi buat kita semua, terutama para pimpinan bahwa memang kalau kita diberikan amanah sudah seyogianya kita harus punya dasar daripada akhlak itu sendiri kalau kita mau sukses. Hal ini harus menginspirasi kita semua yang bekerja di level pengambil kebijakan atas atau manajerial," kata Erick dalam sambutannya, Senin (13/7/2020).
Tak tanggung-tanggung, Egi dan Mujenih 'kebanjiran' penghargaan dari 5 BUMN, mulai dari mendapatkan asuransi seumur hidup hingga bonus pulsa, plus pengangkatan mereka sebagai karyawan tetap PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
Secara rinci, perbankan memberikan apresiasi berupa asuransi seumur hidup kepada keduapetugas KRL tersebut. Bank BRI memberikan bantuan Asuransi Davestera (Dana Investasi Sejahtera) yang merupakan Gabungan dari Asuransi Perlindungan Jiwa, Proteksi, dan Investasi dengan nilai Uang Pertanggungan per orang hingga Rp 500 juta.
Lalu, Bank Mandiri melalui perusahaan anak AXA Mandiri Financial Services menyerahkan bantuan kepada kedua petugas KRL berupa perlindungan Asuransi Jiwa dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp 500 juta per orang yang dibayarkan kepada ahli warisnya apabila insan BUMN tersebut mengalami risiko meninggal dunia dalam kurun waktu 5 tahun.
Bank BNI melalui anak perusahaan BNI Life memfasilitasi keduanya dengan produk Asuransi BNILife Mprotection Plus yang memberikan manfaat lengkap dalam satu produk berupa investasi, proteksi jiwa sampai dengan kesehatan dengan nilai premi/investasi sebesar Rp 50 juta, serta ditambah fasilitas kesehatan berupa manfaat rawat inap.
Jika terjadi risiko meninggal, penerima manfaat juga akan mendapatkan Rp 100 juta ditambah nilai investasi. Selain itu, untuk tiga tahun polis asuransi juga bisa dicairkan, plus pengembangan investasi dari Premi Rp 50 juta.
Sementara Telkomsel turut memberikan apresiasi berupa handphone dan kuota internet senilai Rp 200.000 per bulan selama 1 tahun, serta saldo LinkAja masing-masing sebesar RP 5 juta.
BACA JUGA :
DI ZONA HIJAU SEJAK AWAL PERDAGANGAN, IHSG DITUTUP NAIK KE 5.064,44
Friday, July 10, 2020
Bayar Tol Tanpa Berhenti Gunakan Teknologi Satelit, Punya Lokal atau Asing?
PT KONTAK PERKASA FUTURES - Sistem transaksi di jalan tol pada 2021 mendatang rencananya akan mulai menggunakan teknologi pembayaran non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow(MLFF). Dengan implementasi sistem ini, maka pemilik mobil tak perlu berhenti saat masuk gerbang tol alias bayar tol tanpa berhenti.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit menjelaskan, sistem bayar tol tanpa berhenti akan menggunakan teknologi satelit atau yang kerap disebut sebagai Global Navigation Satelite System (GNSS).
"Kita akan fokus ke sistem GNSS. Yang lebih modern dengan menggunakan teknologi satelit," ujar dia kepada Liputan6.com, Jumat (10/7/2020).
GNSS sendiri merupakan sistem pembayaran non-tunai dengan menggunakan alat yang dipasang di mobil dan memberikan sinyal ke satelit yang terhubung dengan sistem perbankan.
Lalu akan menggunakan satelit atau teknologi milik siapa untuk sistem bayar tol tanpa berhenti ini?
Danang mengatakan, BPJT telah membuka proses pelelangan bagi investor yang tertarik. Proses prakualifikasi lelang tersebut sudah dimulai sejak 8 Juli 2020. Pemenang tender itu nantinya akan menjadi pengelola sistem GNSS pada transaksi tol.
"Tunggu pemenang tender investasinya. Kita tidak mengatur supplier. Konsesi berdasarperformance," terang Danang.
Adapun sebelumnya, Kementerian PUPR telah menerima prakarsa proyek tersebut dari perusahaan asal Hongaria, Roatex Ltd Zrt. Pengajuan tersebut telah disetujui sebagai pemrakarsa proyek sejak 31 Oktober 2019.
Selain Hongaria, masih ada beberapa calon investor lainnya yang telah menyatakan minat untuk penerapan MLFF. Perusahaan asing yang sudah melakukan studi kelayakan antara lain berasal dari Korea Selatan, Taiwan dan Malaysia.
Beberapa perusahaan lokal juga menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di sistem satelit untuk bayar tol tanpa berhenti ini. Contohnya adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Astra Toll Road, dan beberapa Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lainnya. "Dalam negeri harapan saya ada juga yang bisa lolos prakualifikasi," tukas Danang.
BACA JUGA :
TELKOMSEL LAKUKAN INVESTIGASI SOAL DUGAAN PENYALAHGUNAAN DATA PELANGGAN
Wednesday, July 8, 2020
Sederet Visi Misi 3 Calon Deputi Gubernur BI, Apa Saja?
PT KONTAK PERKASA - Komisi XI telah menuntaskan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada tiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), yakni Juda Agung, Aida S Budiman dan Doni Primanto Joewono.
Ketiga calon tersebut diberi kesempatan untuk mempresentasikan visi misinya secara terpisah dalam dua hari (7-8 Juli 2020). Itu dilakukan untuk memilih siapa yang paling laik menggantikan Erwin Rijanto yang masa jabatannya sebagai Deputi Gubernur BI telah berakhir pada Juni 2020.
Penentuan siapa calon yang akan terpilih akan diputuskan dalam rapat internal pengambilan keputusan oleh Komisi XI pada Senin (13/8/2020) pekan depan. Jadwal tersebut mundur dari rencana sebelumnya, yakni pada Rabu (8/7/2020).
Juda Agung yang kini menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial mendapat kesempatan pertama pada Selasa (7/8/2020).
Dalam pemaparannya, Juda menyampaikan gagasannya seputar agenda Bank Indonesia dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi di era new normal.
Juda mengatakan, BI perlu menavigasi pergerakan ekonomi untuk jangka menengah panjang, khususnya di masa pasca wabah pandemi virus corona (Covid-19).
"Dari sisi struktutural atau jangka panjang, perekonomian nasional dihadapi risiko middle income trap. Pertumbuhan hingga 2024 berpotensi 5,5 sampai 6,1 persen. Tapi proyeksi ini bisa tercapai bila kebijakan-kebijakan struktural ditempuh kita semua," kata dia.
Dia mengungkapkan, proyeksi tersebut butuh strategi yang matang. BI disebutnya tidak bisa menyelesaikan target itu sendirian, sehingga harus berkolaborasi dengan berbagai pihak.
"Tahun 2020 ini adalah fase penyelematan ekonomi seperti manajemen krisis bantu dunia usaha dan rumah tangga bertahan dari berhentinya produksi dan melemahnya keuangan," ujar Juda.
Proses fit and proper test pada hari yang sama berlanjut untuk calon kedua, yakni Aida S Budiman yang tengah memegang posisi Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter.
Aida membawa visi misi untuk menggenjot perkembangan UMKM berbasis digital yang dinilainya dapat memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
"Jadi usaha mikro kecil inilah yang merupakan fondasi menjaga stabilitas makro ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas," ungkapnya.
Adapun fokus yang akan dilakukan lebih kepada sektor usaha mikro kecil atau UMK. Menurut dia, sektor tersebut menyerap 75 persen tenaga kerja di UMKM dan berkontribusi 44 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, Aida juga berfokus kepada peran Bank Indonesia dalam penguatan stabilitas sekaligus mendukung kelanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Beberapa strategi utama yang dibawanya antara lain mengoptimalkan bauran kebijakan utama bank sentral seperti aspek moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran. Kemudian melakukan pendalaman pasar keuangan serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Perusahaan Rokok Kecil Tuntut Keadilan Pemerintah
KONTAK PERKASA FUTURES - Perusahaan-perusahaan rokok kecil yang tergabung dalam Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) mendesak pemerintah untuk menghapus Perdirjen Bea Cukai No 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
Sekjen Formasi Suhardjo mengatakan pihaknya menentang klausul dalam peraturan tersebut yang membolehkan produsen menjual rokok ke konsumen dengan harga di bawah 85 persen dari harga banderol yang berlaku di 50 persen wilayah pengawasan Kantor Bea Cukai
Perdirjen Nomor 37 Tahun 2017 ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
“Kami protes atau menentang karena aturan seperti itu dimanfaatkan oleh pabrik besar untuk menjual rokok lebih murah, sehingga persaingan menjadi lebih berat bagi kami,” kata Suhardjo kepada wartawan, Rabu (8/7/2020).
Saat perusahaan besar menjual harga produknya di bawah 85 persen dari harga jual eceran (HJE), persaingan harga di pasar menjadi tidak seimbang dan menekan perusahaan kecil.
“Katakanlah produk rokok 12 batang dari Sampoerna atau Gudang garam, umpamanya harga banderolnya seharusnya Rp20 ribuan, kemudian dijual Rp17 ribu, otomatis orang tertarik kalau melihat harganya,” ujarnya.
Perdirjen tersebut, ujar Suhardjo, pasti membuat banyak perusahaan besar berlomba untuk menjual produknya dengan harga serendah mungkin.
“Intinya harga transaksi pasar (HTP) harus sama dengan HJE, jadi enggak ada akal-akalan lagi dari perusahaan besar,” katanya. Dia menuturkan bahwa selama ini perusahaan kecil sangat dipersulit dengan ketentuan ini karena persaingan pasar terus terhimpit harga.
Sebenarnya, katanya, Formasi bisa memaklumi hal-hal seperti ini apabila pemotongan harga dilakukan ketika peluncuran produk baru dan bertujuan untuk menggaet pasar. Akan tetapi yang jadi masalah, perusahaan besar tampaknya menjadikan kebijakan tersebut sebagai strategi pasar.
“Memang harga rokoknya tidak semua murah. Misalnya satu perusahaan memiliki enam brand, satu brand dijual murah. Walaupun itu hanya satu brand, itu sangat mempengaruhi. Perusahaan kecil jadi enggak berkutik karena kita sendiri enggak mungkin bisa menjual produk semurah itu,” katanya.
Dia mengatakan bahwa perusahaan kecil pasti babak belur jika harus mensubsidi produknya agar dapat dijual dengan harga yang bersaing dengan produk pabrikan besar. “Secara pemodalan di lapangan saja kita pasti kalah dengan pemain besar ini,” katanya lagi.
“Dari dulu kita sudah protes kepada Bea Cukai dan meminta agar kebijakan tersebut direvisi” katanya.
Menurutnya kebijakan yang membolehkan produsen menjual produk di bawah 85 persen hanya menguntungkan pabrik besar agar omset bisnisnya tidak turun.
Belum lagi tantangan para pelaku industri rokok di sektor menengah dan kecil harus menghadapi gempuran rokol ilegal yang dijual murah. “Kita digencet dari atas, digencet dari bawah,” katanya.
Sebelumnya, Peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI) Abdillah Ahsan menjelaskan bahwa salah satu penyebab tingginya konsumsi rokok saat ini adalah harga rokok yang masih terjangkau karena dijual dengan harga di bawah banderol. Artinya implementasi Perdirjen 37/2017 justru menghalangi upaya pemerintah untuk mengendalikan konsumsi tembakau pada masyarakat.
“Jadi demi pertimbangan kesehatan masyarakat sebaiknya aturan menjual rokok di bawah harga banderol ini dihapuskan. Kita simpel aja, kesehatan terbaik adalah kesehatan anak-anak. Sederhananya harga rokok di pasaran harus sama dengan harga banderol,” jelas Abdillah.
Selain itu, dia mengatakan bahwa penjualan rokok di bawah harga banderol di pasaran juga akan mengurangi efektivitas kebijakan cukai yang selama ini ditetapkan pemerintah dengan cara menaikkan tarif cukai. Kenaikan tarif cukai bertujuan untuk mengendalikan atau mengurangi prevalensi merokok pada masyarakat.
“Kalau harganya sudah dinaikkan, kok produsen rokok boleh melakukan pemotongan harga? Ini sama saja seperti kita meng-cancel kembali kebijakan cukai sebelumnya sehingga berlawanan,” ujarnya.
BACA JUGA : Survei BI: Penjualan Eceran Mei 2020 Anjlok
Subscribe to:
Comments (Atom)