Monday, August 24, 2020

PLN Gunakan Drone untuk Tarik Kabel Transmisi di Makassar

PT KONTAK PERKASA FUTURES  - PT PLN (Persero) tengah membangun jaringan transmisi bertegangan 150 kilo Volt (kV), yang terbentang dari Punagaya di Jeneponto sampai dengan Tanjung Bunga di Makassar. Diupayakan rampung pada akhir Agustus 2020, progres fisik pembangunan jaringan transmisi tersebut kini sudah mencapai 95 persen.
Dengan beroperasinya jaringan ini, diharapkan daya dari PLTU Punagaya dapat dioptimalkan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan PLN kepada masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kota Makassar sebagai pintu timur Indonesia.
"Kami akan terus berupaya sehingga target di akhir Agustus ini dapat kami penuhi,“ Ujar Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Pembangkit & Jaringan Sulawesi Selatan (UPP Kitring Sulsel) Husni Wardana, dalam keterangannya, Selasa (25/8/2020).
Di Kota Makassar sedang dibangun kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) yang nantinya akan menjadi ikon baru bagi Indonesia bagian tengah dan timur. Tentunya, kawasan ini akan membutuhkan daya dan keandalan listrik yang memadai.
Oleh karena itu, perampungan pembangunan jaringan transmisi oleh PLN ini sangat mendesak mengingat listriknya juga akan menjangkau kawasan tersebut.
Manager Bagian Proyek Jaringan PLN UPP Kitring Sulsel Adrian Djamaludin, menambahkan bahwa saat ini sedang dilakukan penarikan kabel konduktor terhadap 4 menara terakhir dari 178 total menara.
“Kami menggunakan teknologi drone, untuk mempermudah dan mempercepat proses penarikan kabel,” kata Adrian
Menurut Adrian, petugas PLN yang menjadi operator drone guna pengerjaan jaringan transmisi sepanjang 118 Kilometer sirkuit (Kms) ini telah dibekali dengan sertifikat penerbang pesawat nirawak yang diterbitkan oleh Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI).
Demikian pembangunan tersebut merupakan salah satu pembangunan prioritas PLN serta termasuk dalam Proyek Strategis Nasional.
“Pembangunan jaringan transmisi Punagaya - Tanjung Bunga ini diharapkan dapat berjalan lancar dan tepat waktu melalui dukungan dari seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintah setempat,” pungkas Adrian.

Sunday, August 23, 2020

Harga Emas Antam Lebih Murah Rp 4.000 per Gram di Awal Pekan

PT KONTAK PERKASA - Harga emas Antam atau emas yang dijual oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dijual lebih murah pada awal pekan ini. Usai sebelumnya stabil pada posisi Rp 1.027.000 per gram, kini harganya turun Rp 4.000 per gram menjadi Rp 1.023.000 per gram. 
Namun harga buyback emas Antam, pada Senin (24/8/2020) ini turun lebih besar mencapai Rp 6.000 per gram menjadi Rp 919.000 per gram. Harga buyback merupakan patokan bila Anda menjual maka Antam akan membelinya di harga Rp 919 ribu per gram.
Sementara harga emas Antam bercorak batik dengan ukuran 10 gram ditetapkan Rp 10.380.000, sementara untuk ukuran 20 gram dijual Rp 20.210.000.
Ini merupakan harga emas Antam yang dijual di Pulogadung, Jakarta. Saat ini, Antam menjual emas dengan ukuran mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram. Hingga pukul 08.31 WIB, mayoritas ukuran emas Antam masih tersedia.
Harga emas Antam belum termasuk PPh 22 sebesar 0,9 persen. Anda bisa memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen) jika menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Berikut daftar harga emas Antam:
* Pecahan 0,5 gram Rp 541.500
* Pecahan 1 gram Rp 1.023.000
* Pecahan 2 gram Rp 1.986.000
* Pecahan 3 gram Rp 2.954.000
* Pecahan 5 gram Rp 4.895.000
* Pecahan 10 gram Rp 9.725.000
* Pecahan 25 gram Rp 24.187.000
* Pecahan 50 gram Rp 48.295.000
* Pecahan 100 gram Rp 96.512.000
* Pecahan 250 gram Rp 241.015.000
* Pecahan 500 gram Rp 481.820.000
* Pecahan 1.000 gram Rp 963.600.000.

Friday, August 21, 2020

Hore, Tunjangan Kinerja TNI Naik 80 Persen Tahun Depan

KONTAK PERKASA FUTURES - Pemerintah memastikan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebesar 80 persen tahun depan. Lantaran, hal tersebut sudah tercatut dalam pagu anggaran Kementerian Pertahanan TA 2021.
Mengutip dokumen Buku II Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2021, Jumat (21/8/2020), tertulis bahwa Pagu Anggaran TA 2021 Kemenhandirencanakan sebesar Rp 136,995 triliun dengan alokasi salah satunya untuk kenaikan tunjangan kinerja prajurit TNI.
"Belanja pegawai karena adanya rencana kenaikan tunjangan kinerja sebesar 80 persen sesuai janji Presiden RI saat pidato di acara HUT TNI ke-74," demikian ditulis di poin (a) alokasi pagu anggaran Kemenhan 2021 dalam dokumen tersebut.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk belanja barang karena kenaikan anggaran untuk pemenuhan pemeliharaan dan perawatan alutsista kesiapan sampai dengan 70 persen dan pemenuhan kebutuhan BMP sebesar Rp 6,112 triliun.
Fokus alokasi anggaran Kemenhan juga ditujukan untuk penyelesaian pekerjaan yang ditunda TA 2020 dan dialokasikan TA 2021 sebesar Rp 11,132,1 triliun, serta alokasi anggaran kesehatan.
"Anggaran Kesehatan sebesar Rp 2,941 triliun yang digunakan untuk pelayananrumkit militer, yang bersumber dari RM,PNBP dan BLU sebesar Rp 1,870 triliun serta rencana upgrade peralatankesehatan melalui pinjaman luar negerisebesar Rp 1,071 triliun," demikian dikutip dari dokumen tersebut.
Adapun, alokasi ini sesuai dengan fokus prioritas Kemenhan di tahun 2021 yaitu ?mendukung stimulus pemulihan ekonomi, multiyears contract, carry over kegiatan 2020, prioritas KL dan prioritas nasional, serta biaya operasional dan dukungan operasional pertahanan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji menambah tunjangan kinerja prajurit TNI pada tahun 2021. Hal itu disampaikan saat menjadi inspektur upacara di Peringatan HUT Ke-74 TNI.
"Pemerintah mengupayakan kredit perumahan untuk prajurit hingga jangka waktu 30 tahun. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan tunjangan kinerja TNI menjadi 80 persen di tahun 2020," ujarnya beberapa waktu lalu.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengupayakan berbagai cara untuk percepatan penyederhanaan birokrasi. Salah satunya dengan memasukkan proses penyederhanaan birokrasi ke dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dari instansi pemerintah.
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyatakan, proses penyederhanaan Birokrasi tersebut nantinya akan turut berpengaruh terhadap pemberian tunjangan kinerja untuk masing-masing kementerian/lembaga.
"Implementasi penyederhanaan birokrasi ini menjadi bagian dari penilaian Indeks RB, dan ini berpengaruh terhadap tunjangan kinerja yang diterima oleh masing-masing kementerian dan lembaga," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/3/2020).
Sekretaris Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Didid Noordiatmoko menjelaskan, bahwa saat ini besaran tunjangan kinerja di tiap kementerian dan lembaga sangat bervariasi.
Kementerian PANRB Bantah Bakal Angkat Honorer dan PPPK Jadi PNSKementerian PANRB: Jabatan Fungsional Tak Buat PNS Bisa Kerja Seenaknya  
Berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2019, baru 40 kementerian/lembaga yang tunjangan kinerjanya mencapai 80 persen. Sedangkan 44 instansi lainnya masih dibawah angka tersebut.
"Arahan bapak Menteri (Tjahjo) adalah pada tahun 2020 diharapkan tunjangan kinerja seluruh kementerian dan lembaga sudah minimal 80 persen," ungkapnya.
Untuk mencapai tunjangan kinerja minimal 80 persen, tiap kementerian/lembaga harus mendapatkan nilai Indeks RB minimal 75,01. Sejak 2018 hingga 2019, terdapat peningkatan dari 34 menjadi 46 kementerian dan lembaga yang mendapatkan angka minimal tersebut.
Didid melanjutkan, adanya pergerakan ke level yang lebih tinggi ini patut diapresiasi, namun kecepatannya belum seperti yang diharapkan.
"Artinya reformasi birokrasi yang dilakukan masih belum langsung kepada perbaikan dari permasalahan birokrasi yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga," pungkasnya.

BACA JUGA : 

DENDA RP 150 JUTA MENANTI PENGUSAHA YANG LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN

Wednesday, August 19, 2020

Viral Uang Baru Rp 75.000 ada Unsur Budaya China, Ini Penjelasan BI

PT KONTAK PERKASA - Ramai di media sosial yang menyebut ada gambar pakaian adat suku China di Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) Rp 75.000. Menanggapi itu, Bank Indonesia menjelaskan, pakaian adat tersebut berasal dari Suku Tidung yang ada di Kalimantan Utara.
"Yang dari tengah seperti dari Tiongkok itu baju asal Kalimantan Utara, baju adat suku Tidung," kata Kepala Departemen Pengelolaan Uang, Bank Indonesia, Marlison Hakim, dalam Taklimat Media Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (18/8/2020).
Marlison menjelaskan pemilihan jenis pakaian adat yang ada di uang tersebut tersebut merupakan hasil rekomendasi langsung dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Hasil rekomendasi tersebut pun sebelumnya telah didiskusikan oleh Bank Indonesia dengan sejumlah pihak.
Mulai dari budayawan, sejarawan sampai dengan Pemerintah Daerah setempat. Proses desain UPK edisis 75 tahun Kemerdekaan Indonesia ini juga telah dirancang sejak tahun 2018.
"Khusus pemilihan itu (jenis baju adat) kita bicarakan dengan budayawan, sejarawan dan Pemda setempat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan UPT Suku Tidung dan mereka yang memberikan baju adat Kalimantan Utara tersebut," kata Marlison menjelaskan.
Untuk itu dia menegaskan, pakaian adat suku tidung di uang tersebut asli dari salah satu suku yang ada di Indonesia. Dia menambahkan, masyarakat bisa mencari tahu sendiri kebenarannya dari berbagai informasi yang ada di mesin pencari.
"Jadi bukan dari Tiongkok, ini asli dari Indonesia," kata dia mengakhiri.
Merdeka.com  

BACA JUGA ; 

UANG RP 75.000 EDISI KHUSUS BISA JADI KOLEKSI MASYARAKAT

Tuesday, August 18, 2020

Sebagian Besar Sektor Menghijau, IHSG Ditutup Menguat ke 5.295,17

PT KONTAK PERKASA FUTURESIndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Selasa pekan ini. Dari 10 sektor pembentuk IHSG, hanya ada satu sektor yang melemah.
Pada penutupan perdagangan saham, Selasa (18/8/2020), IHSG ditutup menguat 47,48 poin atau 0,90 persen ke posisi 5.295,17. Sementara, indeks saham LQ45 juga menguat 1,43 persen ke posisi 839,01.
.Selama perdagangan, IHSG berada di posisi tertinggi pada level 5.316,13 dan terendah 5.243,99.
Sebanyak 237 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau. Sementara 188 saham melemah dan 149 saham diam di tempat.
Transaksi perdagangan saham cukup ramai. Total frekuensi perdagangan saham 720.810 kali dengan volume perdagangan 11,9 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 10,2 triliun.
Investor asing jual saham Rp 57 miliar di pasar regular. Posisi dolar Amerika Serikat (AS) berada di kisaran Rp 14.864.
Dari 10 sektor pembentuk IHSG, hanya ada satu sektor yang melemah yaitu pertanian yang turun 0,22 persen. Penguatan dipimpin oleh sektor keuangan yang naik 1,36 persen. Kemudian disusul sektor kontruksi naik 1,22 persen dan sektor pertambangan naik 0,95 persen.
Saham yang menguat diantaranya BMTR yang naik 25 persen ke Rp 290 per saham, KJEN naik 24,60 persen ke Rp 1.545 per saham dan PGLI naik 22,09 persen ke Rp 210 per saham.
Saham yang melemah antara lain SKBM yang turun 6,94 persen ke Rp 322 per lembar saham, TNCA melemah 6,93 persen ke Rp 188 per lembar saham dan IKAN turun 6,92 persen ke Rp 484 per lembar.
Sbelumnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak menguat pada pembukaan perdagangan saham Selasa pekan ini. Sebanyak 177 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau. 
Pada awal perdagangan Selasa (18/8/2020), IHSG naik 25,05 poin atau 0,45 persen ke posisi 5.271,08. Sementara indeks saham LQ45 juga naik 0,77 persen ke posisi 833,08.
Di awal perdagangan ini, IHSG berada di posisi tertinggi pada level 5.276,58. Sedangkan terendah 5.243,99.
Sebanyak 177 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau. Sedangkan 83 saham melemah dan 142 saham diam di tempat.
Total frekuensi perdagangan saham 58.295 kali dengan volume perdagangan 805 juta saham. Nilai transaksi harian saham Rp 692 miliar.
Tercatat, investor asing jual saham di pasar reguler mencapai Rp 25 miliar. Sedangkan nilai tukar rupiah berada di 14.729 per dolar AS.
Dari 10 sektor saham pembentuk IHSG, seluruhnya berada di zona hijau. Penguatan dipimpin oleh sektor pertambangan yang melonjak 1,27 persen. Kemudian disusul sektor keuangan yang naik 0,69 persen dan sektor barang konsumsi menguat 0,61 persen.

Monday, August 10, 2020

Mau Dapat Subsidi Gaji Rp 2,4 juta? Simak Syaratnya

KONTAK PERKASA FUTURES - Pemerintah akan memberikan subsidi gaji untuk pekerja non-ASN atau PNS dengan upah di bawah Rp 5 juta. Setidaknya, ada 15,7 juta pekerja yang ditargetkan akan menerima subsidi dari pemerintah ini.
Subsidi gaji ini akan diberikan pada kuartal III dan kuartal IV dengan nilai setiap kuartal Rp 1,2 juta per orang. Dengan begitu, secara total setiap pekerja akan mendapat Rp 2,4 juta. Rencananya, program ini akan dimulai pada September 2020 mendatang dengan total anggaran mencapai Rp 37,7 triliun.

“Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja atau buruh dengan total Rp 2,4 juta, yang akan diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah seperti dikutip, Selasa (11/8/2020).
Data penerima bantuan subsidi gaji ini diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2020. Sehingga pekerja tidak perlu mendaftar secara mandiri. Melainkan sudah otomatis tercatat secara kolektif oleh perusahaan tempat bekerja.
Dari data kepesertaan http://kontak-perkasaf.com/profil-perusahaan/Ketenagakerjaan itu, telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Sehingga BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data penerima manfaat yang diberikan kepada pekerja atau buruh.
“Saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Untuk itu, Ida menyebutkan pekerja atau buruh yang mendapat insentif harus memenuhi seluruh persyaratan, sebagai berikut;
1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan,
2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan,
3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan,
4. Pekerja atau Buruh penerima Upah,
5. Memiliki rekening bank yang aktif,
6. Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program kartu prakerja,
7. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020.
Proses penyaluran subsidi gaji ini nantinya disalurkan melalui oleh Bank-Bank BUMN yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).
“Ekspektasi publik sangat luar biasa karena program subsidi upah ini harus benar-benar diterima oleh pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan, dan dibayarkan pada nomor rekening atas nama penerima bantuan pemerintah subsidi upah,” jelas Ida.

Hingga saat ini, tercatat 208 ribu rekening pekerja siap ditransfer. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Kita sudah kumpulkan lebih dari 208 ribu nomor rekening dan pekerja yang di bawah Rp 5 juta," kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah memang mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan untuk pemberian insentif tersebut. Sebab, proses penyalurannya akan lebih rumit jika pemerintah harus mencari data di luar itu
"Kalau kita tidak punya nama dan alamat ini, atau bahkan nomor account-nya akan sulit bagi pemerintah untuk membantu mereka. Nanti yang akan terjadi pasti akan terjadi banyak sekali kekisruhan," ucap dia.
Sebelumnya, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin memaparkan alasannya baru menurunkan insentif berupa subsidi gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, dikarenakan segmen tersebut unik.
“Dari Pemerintah melihat ada segmen yang kosong justru di segmen itu unik. Karena masih bekerja tapi tidak di PHK. Kondisi perusahaannya buruk, mereka dirumahkan atau gaji yang dipotong. Jadi segmen ini diberikan untuk melengkapi dari bantuan-bantuan sosial yang sebelumnya,” kata Budi dalam Pengumuman Program Bantuan Subsidi Upah Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 10 Agustus 2020.

BACA JUGA : 

INDONESIA KINI PUNYA STRATEGI NASIONAL KECERDASAN ARTIFISIAL 2020-2045

Sunday, August 9, 2020

Deretan Kebijakan OJK untuk Menahan Kejatuhan Pasar Modal Indonesia selama Pandemi

PT KONTAK PERKASA FUTURES - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso menyatakan bahwa pandemi Corona sangat berpengaruh terhadap kinerja sektor keuangan nasional termasuk pasar modal. Oleh karena itu, OJK tidak mau tinggal diam dan mengambil banyak kebijakan baru agar sektor keuangan tetap bertahan. 
"Dampak pandemi Covid-19 terlihat di sektor keuangan. Fluktuasi dan gejolak pasar modal global di masa awal pandemi membuat ketahanan pasar modal kita benar-benar diuji," kata dia, di jakarta, Senin (10/8/2020).
Akibat pandemi Corona, imbal hasil obligasi meningkat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga bergerak sangat fluktuatif dan pernah mencapai level terendahnya di 3.937 pada 24 Maret atau terkontraksi 37 persen dari posisi akhir tahun lalu.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah mengambil langkah cepat. Serangkaian kebijakan pre-emptive telah dikeluarkan OJK dengan bersinergi bersama SRO sejak awal Maret 2020 untuk memitigasi terjadinya pemburukan akibat tingginya sentimen negatif yang ditimbulkan.
Beberapa kebijakan di sektor pasar modal dilahirkan diantaranya adalah pelarangan short selling, buyback saham tanpa RUPS dalam kondisi pasar berfluktuasi signifikan, perubahan batasan auto rejection menjadi asymmetric, dan perubahan batasan trading halt serta penyesuaian sesi perdagangan di pre-opening.
"Ini merupakan paket kebijakan yang kami tempuh untuk meredam volatilitas. Langkah ini kami lakukan dengan cepat dan terukur dalam merespons dinamika yang terjadi," jelas dia.
Selain itu, berbagai kebijakan relaksasi juga dikeluarkan agar industri pasar modal dapat tetap bertahan di masa sulit ini. Diantaranya relaksasi pemenuhan prinsip keterbukaan, relaksasi kewajiban penyampaian pelaporan, serta stimulus bagi industri pengelolaan investasi.
"Kami juga bersinergi dengan Pemerintah maupun BI untuk menggerakkan rodaperekonomian di sektor riil diantaranya melalui kebijakan restrukturisasi, penempatan dana, penjaminan kredit dan subsidi bunga," paparnya.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, kini pemerintah dapat kita rasakan dampaknya di pasar modal. Di mana volatilitas mereda dengan IHSG kembali bergerak stabil di level di atas 5.000 (IHSG),Jumat 7 Agustus ditutup 5.143,89, menurun 0,11 persen mtd dan tumbuh negatif 18,34 persen (ytd).
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com

baca juga : 

RUPIAH MENGUAT SEIRING MEMBAIKNYA DATA TENAGA KERJA AS