Swasta Boleh Jual Avtur tapi Harga Tak Boleh Beda

PT KONTAK PERKASA - Harga avtur yang dijual PT Pertamina (Persero) masih dikeluhkan mahal, sehingga menjadi salah satu pemicu mahalnya tiket pesawat. Untuk membuat harga avtur turun muncul wacana swasta akan diberikan kesempatan menjual bahan bakar tersebut.

Pengamat Energi Direktur Puskepi ‎Sofyano Zakaria mengatakan, pada dasarnya harga jual eceran avtur di Indonesia harus mengacu pada Ketentuan yang diatas dalam Keputusan Menteri ESDM RI nomor 17K/10/MEM/2019, tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakat Minyak Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

Dengan begitu pihak swasta yang berjualan avtur di Indonesia harus mengacu pada formula harga yang sama.

"Badan Usaha apapun tanpa terkecuali BUMN Pertamina pasti menetapkan harga jual avtur mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan pemerintah,"‎ kata Sofyano, di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Dia melanjutkan, dalam struktur harga avtur Pertamina terdapat komponen PPN sebesar 10 persen, PPh dan Iuran Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kondisi ini tentunya membuat harga avtur yang dijual Pertamina menjadi lebih tinggi.

Dia pun menyebutkan perbandingan harga avtur per September 2019 yang dijual di bandara besar ‎beberapa negara seperti Narita Rp 14.647,20 per liter,‎ Manila Rp 12.206 per liter,‎ Singapura Rp 10.853 per liter dan Soekarno Hatta Rp Rp 8.658 per liter.

Menurut Sofyano, meski harga avtur di Singapura tidak dikenakan komponen PPN sebesar 10 persen, PPh dan Iuran Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), tetapi masih lebih murah harga avtur yang dijual Pertamina di Bandara Soekarno-Hatta‎.

Kemungkinan harga avtur yang dijual Pertamina bisa kembali lebih turun, jika komponen penambahan harga tersebut dihilangkan.

"Pajak dan pengutan tersebut tidak ada di Singapura . Hal ini lah yang bisa membuat harga BBM apapun jadi lebih mahal. Namun demikian kenyataannya dari harga avtur , misalnya pada bulan September 2019 terbukti harga avtur Pertamina tidaklah mahal," tandasnya.

Kemeterian Energin dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi syarat kepada perusahaan swasta yang ingin menjual avtur di Indonesia. Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyinggung harga avtur Pertamina karena dinilai memicu harga tiket pesawat mahal.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, jika ada pihak swasta yang ingin berjualan avtur di Indonesia, maka penjualan avtur tidak hanya di bandara besar tetapi juga harus menjual avtur di bandara yang ada di wilayah terpencil. Hal ini untuk membuktikan harga avtur yang dijual Pertamina kompetitif.

"Mau enggak main di pelosok pelosok. Iya dong harus ikut bareng semua," kata Arifin, di Gedung DPR, Jakarta,‎ Kamis (27/11/2019).

Menurut Arifin,‎ harga avtur di bandara wilayah terpencil jauh lebih tinggi. Ini dipicu biaya penyaluran yang lebih mahal karena kondisi geografis yang sulit diakses. Saat ini hanya Pertamina yang mau menjual avtur di bandara terpencil tersebut.

"‎Sekarang kan yang jadi backbone Pertamina dia bisa mencapai seluruh pelabuhan udara yang dipelosok dan c‎ost itu tinggi untuk angkut ‎," ujar Arifin.

Kementerian ESDM pun sedang melakukan evaluasi ulang pembentukan harga avtur Pertamina. Ini untuk mencari kemungkinan ada struktur pembentukan harga yang bisa dipangkas.

‎"Kita lagi bahas, dan ternyata pertamian juga punya avtur cukup banyak," tandasnya.

baca juga : DISKET LANGKA BERTANDA TANGAN STEVE JOBS BERNILAI SERATUS JUTAAN

PT KONTAK PERKASA

Pelatihan SDM Masuk Dalam Perjanjian Indonesia dan Eropa

PT KONTAK PERKASA - Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Perekonomian, Rizal Affandi Lukman, menyebut bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu yang akan masuk ke dalam perjanjian antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).

Hal ini sejalan dengan upaya Presiden Jokowi untuk menjadikan SDM Indonesia berdaya saing.

"Iya, itu tentu komponen yang sangat penting bagi perundingan Indonesia termasuk juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas (SDM)," ujarnya di Jakarta, Rabu (20/11).

Tak berbeda dengan kemitraan antara Indonesia Australia atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), kerja sama yang dijalin dengan Eropa kali ini juga akan fokus terhadap pelatihan kejuruan. Dia berharap dengan adanya pelatihan, para tenaga kerja atau SDM di Indonesia memiliki kualifikasi dan standar internasional.

"Jadi, ini kesempatan yang intinya kemampuan daripada human resource development itu menjadi lebih baik dengan demikian produktivitas meningkat dan income meningkat, sehingga ekonomi secara keseluruhan menjadi lebih baik," jelasnya.

Tak hanya, SDM, sebelumnya pemerintah juga terus mendorong agar komoditas sawit dapat masuk ke dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA). Hal ini sejalan dengan misi Presiden Jokowi dalam perlindungan dan pengembangan industri sawit Tanah Air.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan pihaknya terus melakukan negosiasi perjanjian dagang dengan Eropa, salah satunya masalah sawit. Saat ini, diakuinya, memang perjanjian tersebut belum tuntas dan akan diselesaikan dalam waktu dekat.

"Kami hanya memastikan bahwa negosiasi dengan Uni Eropa terkait sawit akan menjadi salah satu elemen yang dinegosiasikan," katanya dalam acara Rakornas Kadin, di Jakarta, Selasa (19/11).

Menteri Retno menginginkan perjanjian dagang ini bisa menjadi jembatan bagi hubungan kerja sama yang lebih baik antar kedua pihak, khususnya di sektor industri sawit.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

BACA JUGA : Strategi Pelindo II Jadikan Pelabuhan Indonesia Berkelas Internasional

PT KONTAK PERKASA 

Serikat Pekerja Ajak Perusahaan Negosiasi Kenaikan UMK 15 Persen

KONTAK PERKASA FUTURES - Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 akan ditetapkan dan diumumkan pada 21 November 2019. Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, UMK tahun depan akan mengalami kenaikan sebesar 8,51 persen.

Namun begitu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersikukuh menolak kenaikan tersebut dan menuntut UMK ditinggikan hingga 15 persen dengan menggelar aksi di berbagai kota.

Namun, aksi tersebut belum berbuah manis, lantaran pemerintah daerah (Pemda) masih menolak usulan kenaikan upah tersebut.

"Pemda tetap mengacu pada PP 78 (Tahun 2015)," ungkap Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono kepada Liputan6.com, Selasa (19/11/2019).

Menanggapi hal tersebut, Kahar mengatakan, pihaknya coba meminta kepada pihak perusahaan untuk mau merundingkan kenaikan upah. Sebab, lanjutnya, sesuai ketentuan undang-undang, UMK hanya berlaku bagi pekerja lajang dengan masa kerja di bawah 1 tahun.

"Untuk itu, KSPI meminta agar setiap perusahaan merundingkan upah pekerja di tingkat perusahaan, khususnya terkait tunjangan bagi pekerja yang sudah berkeluarga dan masa kerja di atas 1 tahun," ujar dia.

Dia menyatakan, KSPI akan terus mendesak agar PP 78/2015 dicabut. Selain itu, serikat pekerja disebutnya juga turut mendesak Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) 2020 yang nilainya lebih tinggi dari UMK juga segera disahkan.

Permintaan lainnya, yakni meminta kepala daerah untuk meniru apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan program subsidi untuk pekerja, seperti pemberian sembako murah, busway gratis, dan sebagainya.

Sebagai langkah pasti, Kahar menyerukan, KSPI akan terus menyuarakan kenaikan UMK sebesar 15 persen meski itu telah ditetapkan pada 21 November mendatang.

"Apalagi pak Jokowi pernah menjanjikan akan merevisi PP 78," tutup Kahar.

BACA JUGA : Kesepakatan AS-China Tak Kunjung Terjadi, Harga Emas Kembali Melonjak

KONTAK PERKASA FUTURES 

Jangan Balas 10 Jenis Email Ini, Bahaya!

PT KONTAK PERKASA FUTURES  - Memiliki akun email merupakan hal wajib di era digital seperti sekarang ini. Terlebih, banyak aktivitas di internet yang hanya bisa diakses jika kita memiliki email.

Disadari atau tidak, ada banyak data penting yang terdapat dalam email. Mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon.

Untuk itu, kita harus selalu menjaga dan memastikan agar email tersebut aman, sehingga data kita tidak dimanfaatkan oleh orang yang tak bertanggung jawab.

Salah satu cara untuk menjaga keamanan data email adalah mewaspadai sejumlah jenis email yang mencurigakan. Lembaga keamanan siber SecurityMetrics menyebutkan, setidaknya ada 10 jenis email yang harus diwaspadai sebelum dibuka atau dibalas.

Lalu, apa saja ya jenis email berbahaya tersebut? Dilansir Brilio.net, berikut sederet jenis email yang dimaksud.

1. Email dari Lembaga Intelijen

Jika kamu tiba-tiba mendapat email dari lembaga keamanan atau intelijen pemerintahan, seperti Polri atau FBI, padahal sebelumnya tidak pernah berurusan dengan lembaga tersebut, kemungkinan besar email tersebut palsu.

Pasalnya, email tentu bukan cara pertama yang akan dipilih untuk menghubungi seseorang.

2. Email dari Teman Palsu

Tak sedikit penipu atau hacker yang mengirimkan email seolah mereka mengenalmu dengan baik. Padahal mereka cuma ingin mendapatkan uang dengan mengaku sebagai teman.

3. Email Tagihan Pembayaran Mencurigakan

Sebelum kamu membalas email berupa tagihan pembayaran barang atau layanan, sebaiknya cari dulu nomor telepon Call Center perusahaan itu dan pastikan apa kamu benar-benar mempunyai tagihan

4. Email Akun Kadaluarsa

Hati-hati! Jangan membalas atau mengklik tautan yang dikirimkan di email yang menyatakan bila akunmu sudah kedaluarsa dan harus diperbarui. Pasalnya, surel tersebut sering berisi virus yang bisa mencuri datamu.

5. Kabar Terinfeksi Virus

Kamu yang pernah menerima email berisikan pesan jika komputer atau smartphone kamu terkena virus, sebaiknya jangan langsung percaya.

Lebih baik kamu jalankan dulu program antivirus untuk mengecek kondisi smartphone atau komputermu.

6. Email Tentang Hadiah

Email seperti ini biasanya merupakan modus penipuan. Jadi, jangan mudah percaya, ya!

7. Pengumuman dari Bank

Jika terdapat email dari bank yang menyatakan ada deposit baru dan meminta konfirmasi, mendingan kamu langsung menghubungi call center bank tersebut.

8. Email Penuduhan

Jangan keburu panik jika ada email masuk yang menuduh jika kamu telah melakukan tindakan ilegal atau mencelakai orang lain. Email seperti ini hanya ingin mencari keuntungan uang ganti rugi semata.

9. Email dari Dinas Pajak

Tak sedikit email masuk yang mengaku sebagai email tunggakan pajak. Oleh karenanya, jika mendapat email seperti ini, cek lebih dulu pengirimnya dan hubungi langsung dinas pajak terdekat untuk konfirmasi.

10. Email Konfirmasi Keamanan

Model email konfirmasi keamanan ini seperti bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi penting tentangmu.

Nantinya, jika data tersebut telah diperoleh, sang peretas bisa memanfaatkannya untuk penipuan. Jadi, waspadalah!

Reporter: Aliftya Amarilisya

Sumber: Brilio

BACA JUGA :83 Persen Pengguna Internet Indonesia Pakai WhatsApp

PT KONTAK PERKASA FUTURES 

Terbanyak dari China, Impor Pacul Capai Rp 1,48 Miliar

PT KONTAK PERKASA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengeluhkan kebiasaan Indonesia yang hobi melakukan impor pacul. Padahal pacul merupakan barang yang dapat diproduksi dalam negeri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ternyata Indonesia memang gemar melakukan impor pacul. Impor cangkul terbanyak dari China.

Sepanjang Januari-Oktober 2019 tercatat nilai impor pacul mencapai USD 106.127 atau Rp 1,48 miliar (kurs 14.000 per dolar AS), dengan volume sebanyak 292.444 kilogram (kg).

Secara rinci, impor pacul tersebut berasal dari China sebanyak 291.437 kg dengan nilai sebesar USD 106.062. Sisanya hanya sebesar 7 kg yang berasal dari Jepang dengan nilai sebesar USD 65.

BPS bahkan mencatat sepanjang 2015-2018 impor cangkul seluruhnya berasal dari China. Pada tahun 2015, nilai impor cangkul USD 6.589 dengan volume sebanyak 14.261 kg.

Kemudian nilainya naik tajam pada tahun 2016 menjadi sebesar USD 187.064 dengan volume sebanyak 142.783 kg. Namun pada tahun 2017, nilai impor pacul mengalami penurunan tajam menjadi USD 794 dengan volume 2.317 kg.

Pada tahun 2018, impor pacul tercatat kembali naik menjadi nilai USD 33.889 dengan volume sebanyak 78.100 kg. Hingga pada akhir Oktober 2019 nilai impor pacul menjadi USD 106.127.

Sebelumnya, Pemerintah melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) tercatat mengimpor cangkul dari China. Cangkul impor ini masuk melalui Medan pada Agustus lalu.

Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Syailendra mengatakan, pihaknya telah mendapat izin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). kemendag telah memberi penunjukan PT PII sebagai importir cangkul resmi.

"Agustus cangkul dari China sudah masuk, masuknya ke Medan. Kalau tidak salah kita dapat izin impor cangkul sampai Desember, sudah dapat izin kemendag," ucap Syailendra ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta.

Saat ini, PT PPI telah mendapat izin impor cangkul dari China dan Vietnam. Namun, perusahaan pelat merah ini baru mendatangkan dari China saja.

"Soal izin dari Vietnam dan china, tapi kita dari Vietnam belum pernah masukin. baru masuk dari China."

Kebijakan pemerintah ini mengundang banyak kecaman. Importasi cangkul dinilai merendahkan martabat bangsa.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai impor cangkul yang dilakukan pemerintah bukan cara yang tepat untuk menekan peredaran cangkul ilegal. Impor cangkul ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen pemerintah untuk memberdayakan industri kecil menengah (IKM).

Ketua YLKI, Tulus Abadi mengatakan, impor cangkul dari China adalah kebijakan menyedihkan yang perlu dihentikan. Menurutnya, pemerintah tidak menghargai para produsen cangkul dalam negeri.

"(Impor) Itu tragis. Itu harus dihentikan. Kita bisa memproduksi cangkul kok. Itu pelecehan terhadap petani kita dan juga produksi dalam negeri," ujarnya kepada merdeka.com.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

BACA JUGA : CARA AMBIL UANG DI ATM CUMA PAKAI SMARTPHONE

PT KONTAK PERKASA

Tanpa Iuran BPJS Kesehatan Dinaikkan, Mutu Pelayanan Harus Baik

PT KONTAK PERKASA FUTURES  - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa tanpa kenaikan iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan pun, fasilitas kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien.

"Sebetulnya bukan hanya karena iuran ditambah saja. Itu sudah menjadi kewajiban mutu pelayanan harus baik, tidak harus menambah iuran saja," kata Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Tri Hesty Widyastoeti ditulis Kamis (14/11/2019).

"Jadi mindset kita, kalau menambah iuran mutunya harus lebih baik, ya tidak. Sebelum menambah iuran pun mutunya mesti dijaga baik. Itu yang seharusnya," kata Hesty dalam Forum Merdeka Barat 9 di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta Pusat.

Untuk mengukur mutu sendiri, Hesty mengatakan saat ini baru ada akreditasi untuk pelayanan kesehatan.

"Jadi akreditasi itu sebetulnya sudah disebutkan dalam Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 bahwa rumah sakit wajib melaksanakan akreditasi," kata Hesty.

Kenaikan iuran JKN sendiri resmi berlaku seiring terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 tahyn 2019 tentang Perubahan Perpres No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Choesni optimistis bahwa pelayanan kesehatan dengan naiknya iuran akan lebih baik dari sebelumnya.

"Karena dengan penyesuaian iuran ini kita bisa memastikan BPJS mengurangi masalahcashflow-nya," kata Tubagus dalam kesempatan yang sama.

"Kalau kita pastikan cashflow problem itu tidak ada di BPJS, mereka harus membayar fasilitas kesehatan sehingga dengan adanya fasilitas dibayar secara tepat waktu, lebih terjamin," ujar Tubagus.

BACA JUGA : Usai Cabut 10 Gigi, Wanita di Inggris Meninggal Dunia

PT KONTAK PERKASA FUTURES 

Tiap 39 Detik, Satu Anak Meninggal karena Pneumonia

PT KONTAK PERKASA FUTURES  - Setiap 39 detik, satu anak di dunia meninggal karena pneumonia. Laporan tersebut diungkapkan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF).

UNICEF mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir, 800 ribu anak di bawah usia lima tahun meninggal karena pneumonia. Sebagian besar terjadi di kelompok anak di bawah usia dua tahun dan sekitar 153 ribu terjadi di sebulan pertama kehidupan.

Setiap hari, hampir 2.200 anak di bawah usia lima tahun meninggal karena pneumonia, penyakit yang dapat disembuhkan dan sebagian besar dapat dicegah," kata Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore seperti dikutip dari laman resmi UNICEF pada Rabu (13/11/2019).

Pneumonia merupakan penyakit yang bisa disebabkan oleh bakteri, virus, maupun jamur. Masalah itu membuat anak-anak kesulitan bernapas karena paru-paru mereka dipenuhi nanah atau cairan.

Data dari UNICEF mengungkapkan bahwa lima negara teratas dengan kematian anak terbanyak akibat pneumnonia pada tahun 2018 adalah: Nigeria (162 ribu), India (127 ribu), Pakistan (58 ribu), Republik Demokratik Kongo (40 ribu), dan Ethiopia (32 ribu). Sementara, Indonesia berada di urutan keenam dengan 19 ribu anak meninggal dunia dalam daftar tersebut.

"Jutaan anak sekarat karena kekurangan vaksin, antibiotik yang terjangkau, dan perawatan oksigen rutin," kata Chief Executives Save the Children Kevin Watkins.

"Krisis pneumonia adalah gejala kelalaian dan ketidaksetaraan yang tak dapat dipertahankan terkait akses ke perawatan kesehatan."

Penyakit ini sesungguhnya bisa dicegah dengan vaksin. Pengobatannya juga bisa dilakukan apabila diberikan antibiotik dengan dosis yang benar. Namun, UNICEF menyatakan bahwa masih banyak anak yang tidak mendapatkan vaksin karena berbagai alasan. Selain itu, satu dari tiga anak dengan gejala tidak mendapatkan perawatan medis yang penting.

Anak pasien pneumonia juga mungkin membutuhkan perawatan oksigen. Namun, di negara-negara miskin, fasilitas tersebut seringkali tidak tersedia.

BACA JUGA : MAKAN DAGING AYAM SETENGAH MATANG, PRIA INGGRIS LUMPUH KARENA KERACUNAN

PT KONTAK PERKASA FUTURES