Soal Aturan Masker SNI, Kemenperin Diminta Permudah UMKM

KONTAK PERKASA FUTURES - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyusun Standar Nasional Indonesia (SNI) masker kain untuk menjaga kualitas dan melindungi masyarakat secara optimal dari penularan wabah Covid-19. Ini perlu dilakukan mengingat masker kain kini menjadi alternatif di tengah keterbatasan masker medis.

Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi, meminta Kemenperin untuk mempermudah aturan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi masker kain. Sebab, aturan anyar ini berpotensi menyulitkan pelaku UMKM.

"Di satu sisi, standarisasi ini penting untuk memastikan standar kesehatan masker yang diperjualbelikan di pasaran, namun di sisi lain harus bisa memudahkan produsen mengingat produksi masker kain ini banyak dilakukan industri miko dan kecil bahkan perorangan," ujar pria yang akrab disapa Awiek kepada Merdeka.com, Selasa (29/9/2020).

Menurut Awiek, Kemenperin selaku perwakilan pemerintah harus bisa memberikan panduan yang memudahkan produsen, khususnya industri kecil dan menengah untuk bisa memproduksi masker kain SNI dengan mudah.

"Sehingga kualitas masker kain diproduksi IKM dan dipasarkan UMKM bisa diterima di pasaran. Dan konsumen juga bisa mendapatkan jaminan atas kualitas masker kain yang mereka gunakan," paparnya.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kemenperin harus bisa memastikan implementasi standar yang telah ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) 8914:2020 Tekstil - Masker dari kain itu agar bisa dipertanggungjawabkan dan tidak berubah-ubah. Alhasil produk masker yang dibuat bisa terus bisa dipergunakan.

"Jangan sampai ada perubahan RSNI sehingga membuat produk di pasaran harus ditarik kembali yang ini akan merugikan IKM maupun konsumen. SNI yang telah dirumuskan itu telah ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) 8914:2020 Tekstil - Masker dari kain melalui Keputusan Kepala BSN Nomor No.408/KEP/BSN/9/2020 pada 16 September 2020 lalu," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa pihaknya melalui Komite Teknis SNI 59-01, Tekstil, dan Produk Tekstil mengalokasikan anggaran untuk menetapkan RSNI masker dari kain dengan melibatkan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti akademisi, peneliti, laboratorium uji, Satgas Covid-19 industri produsen masker kain dalam negeri.

Pada 16 September 2020, SNI yang disusun Kemenperin tersebut telah mendapatkan penetapan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) 8914:2020 Tekstil - Masker dari kain melalui Keputusan Kepala BSN Nomor No.408/KEP/BSN/9/2020.

"Penetapan SNI ini sejak diusulkan dalam Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) sampai ditetapkan memakan waktu tidak sampai 5 Bulan, mengingat SNI ini merupakan kepentingan nasional dan kebutuhan yang mendesak," ujar Menperin.

Dijelaskan bahwa dalam SNI 8914:2020, masker dari kain diklasifikasikan dalam tiga tipe, yaitu Tipe A untuk penggunaan umum, Tipe B untuk penggunaan filtrasi bakteri, dan Tipe C untuk penggunaan filtrasi partikel.

SNI tersebut mengatur beberapa parameter krusial sebagai proteksi, antara lain daya tembus udara bagi Tipe A di ambang 15-65 cm3/cm2/detik, daya serap sebesar kecil atau sama dengan 60 detik untuk semua tipe, dan kadar formaldehida bebas hingga 75 mg/kg untuk semua tipe.

Selanjutnya, ketahanan luntur warna terhadap pencucian, keringat asam dan basa, serta saliva. SNI 8914:2020 juga menetapkan kadar logam terekstraksi maksimum, ketahanan terhadap pembahasan permukaan minimum melalui uji siram, kadar PFOS dan PFOA pada masker kain yang menggunakan anti air, serta nilai aktivitas antibakteri minimum pada masker kain yang menggunakan antibakteri.

SNI ini menjadi pedoman bagi industri dalam negeri yang menentukan capaian minimum kualitas hasil produksinya sekaligus menjadi standar minimum bagi produk impor.

"Dengan standar mutu dan pengujian yang jelas serta prosedur pemakaian, perawatan dan pencucian yang termuat dalam SNI masker dari kain ini, masyarakat dapat lebih terlindungi sekaligus membantu memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19," jelas Menperin.

BACA JUGA : 

LEBIH DARI 200 RIBU PENERIMA KARTU PRAKERJA DICABUT KEPESERTAANNYA

KONTAK PERKASA FUTURES 

4 Perintah Jokowi, Intervensi Mini Lockdown hingga Tekan Angka Covid-19

PT KONTAK PERKASA FUTURES - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali memerintahkan jajarannya melakukan berbagai cara untuk menekan angka penularan virus Corona Covid-19.

Salah satunya, Jokowi meminta jajarannya membuat perencanaan vaksinasi Corona Covid-19 dalam waktu dua pekan.

"Saya minta untuk rencana vaksinasi, rencana suntikan vaksin direncanakan secara detail, seawal mungkin. saya minta dalam 2 minggu ini sudah ada perencanaan yang detail," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas secara virtual, Senin (28/9/2020).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menekankan pentingnya intervensi berbasis lokal dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.

Adapun, menurut Jokowi, intervensi berbasis lokal ini membatasi aktivitas dengan lingkup yang lebih kecil seperti, di tingkat RT/RW atau kampung.

Selain itu, dia juga memastikan, penanganan pasien Covid-19 di Rumah Sakit akan mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Berikut 4 perintah Jokowi kepada jajarannya untuk mencegah penularan virus Corona Covid-19 dihimpun Liputan6.com:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan pentingnya intervensi berbasis lokal dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.

Adapun intervensi berbasis lokal ini membatasi aktivitas dengan lingkup yang lebih kecil seperti, di tingkat RT/RW atau kampung.

"Ini perlu saya sampaikan sekali lagi pada komite, intervensi berbasis lokal agar disampaikan ke provinsi, kabupaten/kota, pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RW/RT, atau di kantor, ponpes, saya kira itu lebih efektif," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas secara virtual, Senin (28/9/2020).

Dia menyebutnya sebagai mini lockdown. Misalnya, apabila di suatu RT/RW ditemukan kasus positif maka hanya lingkungan itu saja yang diterapkan pembatasan aktivitas.

"Mini lockdown yang berulang ini akan lebih efektif," ucap Jokowi.

Jika seluruh kabupaten/kota atau provinsi diterapkan pembatasan aktivitas, dikhawatirkan akan berdampak kepada perekonomian.

Untuk itulah, Jokowi menilai intervensi berbasis lokal paling efektif menekan kasus Covid-19.

"Jangan sampai kita generalisir satu kota, satu kabupaten, apalagi satu provinsi. Ini akan merugikan banyak orang," kata Jokowi.

Jokowi meminta jajarannya membuat perencanaan produksi vaksinasi Covid-19 dalam waktu dua pekan.

Dirinya ingin rencana tersebut dibuat sedetail mungkin agar saat vaksinasi dimulai dapat berjalan lancar.

"Saya minta untuk rencana vaksinasi, rencana suntikan vaksin direncanakan secara detail, seawal mungkin. saya minta dalam 2 minggu ini sudah ada perencanaan yang detail," kata Jokowi.

Dia menekankan, perencanaan ini harus memuat jadwal vaksin dimulai hingga siapa masyarakat yang pertama kali disuntikkan vaksin. Sehingga, saat vaksin Covid-19 sudah siap, perencanaan tersebut tinggal diterapkan.

"Kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama. Semuanya harus terencana dengan baik sehingga saat vaksin ada itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan," jelas Jokowi.

BACA JUGA : 

4 CARA MENCEGAH KEJAHATAN SIBER YANG SEMAKIN MERAJALELA

PT KONTAK PERKASA FUTURES 

Harga Emas Sentuh Level Terendah Selama 2 Bulan

PT KONTAK PERKASA FUTURES - Harga emas jatuh ke level terendah dalam lebih dari dua bulan pada hari Kamis karena dolar safe-haven melanjutkan kenaikannya di tengah kekhawatiran seputar pemulihan ekonomi. Sementara memudarnya harapan untuk lebih banyak stimulus fiskal juga membebani logam mulia.

Dikutip dari laman CNBC, Jumat (25/9/2020), harga emas di pasar spot turun 0,1 persen menjadi USD 1,862.41 per ounce. Sebelumnya pada hari itu, harga emas mencapai level terendah sejak 22 Juli di USD 1.847.57. Emas berjangka AS turun 0,3 persen menjadi USD 1.862.

"Salah satu faktor yang mendorong harga emas dan saham turun adalah asumsi luas di pasar keuangan bahwa Kongres AS tidak akan memberikan stimulus ekonomi lebih lanjut setidaknya untuk beberapa bulan ke depan," kata Jeffrey Christian, mitra pengelola CPM Group.

"Jadi, konfirmasi bahwa keadaan menjadi lebih buruk secara ekonomi, seperti yang Anda lihat pada angka pengangguran, telah mendorong emas turun," tambahnya.

Data menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran meningkat secara tak terduga minggu lalu.

Harga emas telah turun lebih dari 10 persen sejak mencapai rekor tertinggi pada bulan Agustus karena ekspektasi stimulus lebih lanjut berkurang dengan Kongres AS yang menemui jalan buntu.

Emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi, penurunan nilai mata uang dan ketidakpastian ekonomi.

“Harga emas diposisikan sangat lama dengan sangat agresif. Karena volatilitas bergerak lebih tinggi, suku bunga riil naik seiring dengan dolar, dan orang-orang mengambil untung,” kata Bart Melek, kepala strategi komoditas di TD Securities.

Dolar naik ke level tertinggi dua bulan karena kekhawatiran mengenai pemulihan ekonomi global meningkat menyusul gelombang kedua infeksi virus corona di Eropa.

BACA JUGA : 

DAFTAR HARGA JUAL EMAS DI PEGADAIAN PER 25 SEPTEMBER 2020

PT KONTAK PERKASA FUTURES

Pemerintah dan DPR Sepakat Sertifikasi Halal Tak Lagi Dimonopoli MUI

PT KONTAK PERKASA - Pemerintah dan DPR sepakat untuk mencantumkan sertifikasi Jaminan Produk Halal (JPH) ke dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Pelaksanaan sertifikasi produk halal ini diperluas dengan melibatkan unsur organisasi keagamaan untuk percepatan pelaksanaan sertifikasi JPH.

"Kita sepakati bahwa kewenangan yang selama ini di monopoli MUI dalam melakukan sertifikasi diserahkan ke ormas Islam," kata Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas dalam Webinar bertema Menimbang Urgensi Omnibus Law di Tengah Pandemi, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Sehingga organisasi islam seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah hingga perguruan tinggi bisa memberikan sertifikasi halal sebagaimana yang saat ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun, pemberian label halal pada produk tetap dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang dikelola Kementerian Agama.

"Sementara labelnya dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang ada di Kementerian Agama," kata Supratman.

Sementara itu, MUI dalam hal ini berperan dalam memberikan fatwa halal. Hal ini dilakukan untuk menghindari berbagai perbedaan dari sudut pandang fiqih.

"Fatwa halalnya ini tetap ada di MUI untuk menghindari perbedaan fiqih," kata Supratman.

Merdeka.com

BACA JUGA : 

LUHUT INGIN BATU AMPAR JADI GREEN PORT AGAR INDONESIA TAK DILECEHKAN

PT KONTAK PERKASA

Asal Usul Pembentukan Kementerian Maritim di Indonesia

KONTAK PERKASA FUTURES  - Ekonomi Indonesia bisa melaju kencang jika memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik. Salah satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan adalah sumber daya dari sektor maritim. 

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri bercerita, pemerintah membentuk kementerian maritim dengan tujuan untuk mengelola kekayaan laut yang dimiliki Indonesia. Kementerian ini dibangun dengan semangat penopang ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

"Kementerian maritim ini dibuat untuk kemajuan SDM yang unggul dan ekonomi agar Indonesia menjadi poros maritim dunia," kata Rokhmin dalam Orasi Ilmiah di acara Peringatan Hari Maritim Nasional Ke-56 Tahun 2020, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Di usia ke-75 tahun ini, Rokhmin bersyukur perekonomian Indonesia sudah membaik. Indonesia juga masuk dalam daftar negara dengan pendapatan menengah atas di dunia.

Secara peringkat Indonesia menjadi negara paling buncit dengan pendapatan menengah atas yakni USD 4.050. Hanya selisih USD 4 dari batas kriteria negara dengan pendapatan menengah atas yaitu USD 4.046.

"Kita ini negara menengah atas yang paling bawah," kata dia.

Namun, secara teknologi Indonesia masih di level ketiga dalam klasifikasi negara berdasarkan indeks pencapaian teknologi di tahun 2015. Artinya, hampir 60 persen produk teknologi yang digunakan di tanah air masih impor dari luar negeri.

Dalam hal ini Indonesia ada di peringkat ke-99 dari 167 negara yang berada di level 3. "Teknologi kita masih di kelas 3 karena selama ini teknologi masih diimpor di saat negara lain sudah menghasilkan teknologinya sendiri," tutur Rokhmin.

Selain itu secara rangking di dunia, pada tahun 2019, Indonesia hanya berada di urutan ke 85 dari 129 negara dalam global innovation index. Di tingkat ASEAN Indonesia berada diurutan ke-7.

Untuk keluar dari zona ini Indonesia harus bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen. Hingga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mencapai 5 persen. Tetapi pandemi Covid-19 ini membuat perekonomian Indonesia terjun bebas hingga minus 5,23 persen.

Sebenarnya kata Rokhmin, Indonesia bisa keluar dari zona ini hanya dengan memanfaatkan potensi maritim yang dimiliki. Lewat pengelolaan yang baik dan maksimal, sektor maritim ini bisa membuat Indonesia menjadi naik kelas.

"Ini peluang untuk keluar dari status negara pendapatan menengah atas," kata dia.

Sayangnya para ahli bidang maritim tidak dipercayakan Presiden Joko Widodo untuk mengelolanya. Sehingga capaian yang ada saat ini masih jauh dari harapan berdirinya kementerian maritim.

"Kalau diserahkan ke ahlinya ini bisa lebih baik. Sayang sekali para ahlinya tidak dipakai," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

BACA JUGA : 

HARGA EMAS PEGADAIAN TURUN, SIMAK DAFTARNYA PER 23 SEPTEMBER 2020

KONTAK PERKASA FUTURES 

Pemerintah Telah Transfer Subsidi Gaji ke 8,53 Juta Rekening

PT KONTAK PERKASA FUTURES - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan bahwa penyaluran subsidi upah atau subsidi gaji berjalan lancar. Data per 18 September 2020 menunjukkan, realisasi penyaluran subsidi gaji tahap I telah mencapai 2.484.429 orang atau 99,38 persen dari total penerima tahap I sebanyak 2,5 juta orang.

Kemudian untuk tahap II, penyalurannya telah mencapai 2.980.346 orang atau 99,34 persen dari total penerima tahap II sebanyak 3 juta orang. Sedangkan untuk tahap III telah mencapai 3.069.442 orang atau 87,70 persen dari total 3,5 juta orang.

“Alhamdulillah, penyaluran bantuan subsidi upah bagi para pekerja telah berjalan dengan baik. Dari tahap I sampai tahap III penyalurannya sudah mencapai angka 8.534.217 orang atau sekitar 94,82 persen dari total 9 juta orang penerima,” kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (22/9/2020).

Ida menjelaskan untuk bantuan subsidi gaji tahap keempat, pihaknya telah menerima 2,8 juta data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan. Data dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut, selanjutnya dilakukan check-list untuk dilihat kelengkapannya sesuai kriteria Permenaker 14/2020.

“Untuk penyaluran tahap IV, kita lakukan secepatnya apabila proses check-list yang membutuhkan waktu paling lama 4 hari kerja telah selesai. Jadi, jika minggu kemarin data diserahkan ke kami pada hari Rabu, maka proses check-list maksimal selesai hari Selasa.” kata Ida.

Setelah dilakukan check list, data tersebut akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kemudian, KPPN menyalurkan uang subsidi gaji tahap IV tersebut kepada Bank Penyalur, yakni Bank yang masuk menjadi anggota HIMBARA.

Selanjutnya, Bank-bank HIMBARA akan menyalurkan uang subsidi gaji ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening bank sesama HIMBARA, maupun rekening bank swasta lainnya.

BACA JUGA : 

DEFISIT APBN SUDAH SENTUH RP 500 TRILIUN PADA 31 AGUSTUS 2020

PT KONTAK PERKASA FUTURES 

Sektor Finansial Jadi Potensi Terbesar di Startup

PT KONTAK PERKASA  - Kondisi pandemi tidak dimungkiri telah berdampak bagi sejumlahstartup, terutama yang bergerak di bidang travel. Namun ada beberapa startup yang masih bisa bertahan di masa seperti ini.

Menurut Head of Research Business Trimegah Securities Sebastian Tobing, salah satu startupyang akan bertahan adalah ride-hailing, seperti Grab dan Gojek. 

"Memang layanan ride hailing akan mengalami tekanan, tapi Grab dan Gojek saat ini sangat terbantu dengan divisi food-nya," tuturnya dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (21/9/2020).

Bisnis dua perusahaan itu juga disebut masih menjanjikan, mengingat keduanya juga sudah mengembangkan bisnis ke berbagi bidang, termasuk salah satunya adalah kesehatan. 

Kendati demikian, menurut Sebastian, dari layanan yang ada saat ini, bidang yang nantinya diprediksi akan besar dari dua startup tersebut adalah sektor finansial.

Kondisi ini memang terjadi di banyak startup, baik yang mengembangkan ride hailing maupun tidak. Jadi, perusahaan tersebut secara alamiah akan mengembangkan layanannya ke arah finansial.

Hal itu diprediksi juga akan terjadi di seluruh platform digital di Indonesia. Adapun layanan yang diberikan beragam, seperti memberikan kredit mikro atau menawarkan produk asuransi.

"Prospeknya sangat besar di industri finansial. Saat ini, Gojek dan Grab juga sudah mengarah ke industri finansial. Contohnya, mereka sudah memberikan pinjaman ke restoran yang menjadi mitra," tuturnya melanjutkan.

Berbekal data yang dimiliki, baik Grab dan Gojek juga mampu mengetahui mitra dengan penjualan baik. Karenanya, apabila ada mitra yang mengajukan pinjaman, kedua startup itu sudah memiliki data yang valid.

"Dengan data yang bagus, saya yakin dua platform itu saat memberikan kredit mikro, akan memiliki NPL (Non Performing Loan) rendah. Berbeda dari perusahaan fintech yang tidak memiliki data bagus, sehingga NPL-nbya menjadi lebih besar," ujar Sebastian lebih lanjut.

BACA JUGA : 

KINGSTON RILIS USB DRIVE EDISI KHUSUS BERTEMA BADMINTON, TERTARIK KOLEKSI?

PT KONTAK PERKASA