Sri Mulyani Jawab Amarah Donald Trump soal Pajak Netflix Cs

PT KONTAK PERKASA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan bahwa Indonesia akan tetap memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk digital luar negeri, termasuk Netflix, Spotify dan beberapa layanan digital atau streaming lainya.

Langkah tersebut dikarenakan perusahan (fisik) penyedia layanan tersebut tidak berdomisili di Indonesia, sementara layanannya dapat diakses secara luas di berbagai negara, termasuk Indonesia.

"Subjek pajak luar negeri adalah perusahaan atau subjek yang selama ini nggak bisa kita mintai untuk ikut memungut dan mengumpulkan PPN karena dia domisilinya di luar negeri, tapi services-nya ada di sini," ujar Sri Mulyani, Selasa (16/6/2020).

Sri Mulyani menyebut Netflix sebagai contoh, yakni sebuah produk digital yang layanannya dapat diakses di Indonesia, tapi perusahaan fisiknya tidak ada di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

"Ini yang disebut subjek pajak luar negeri, nah padahal services dia dinikmati oleh orang Indonesia yang menghasilkan nilai tambah, yang seharusnya merupakan subjek dari PPN," kata Sri Mulyani.

Dengan demikian, melalui melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK. 03/2020, subjek pajak luar negeri bisa menjadi pemungut dan pengumpul pajak untuk disampaikan ke pemerintah Indonesia.

Aturan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) itu sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital yang berasal dari luar negeri tersebut, akan dilakukan oleh pelaku usaha PMSE yaitu pedagang atau penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.

Sementara terkait dengan respons Presiden AS, Donald Trump, mengenai pemberlakuan pajak ini, Sri Mulyani mengatakan bahwa yang dipermasalahkan adalah Pajak Penghasilan (PPh), yakni mengenai bagaimana perusahaan membagi kewajiban PPh-nya antar yurisdiksi, dan bukan soal PPN.

"Dalam soal ini kita akan terus kerja sama aja secara internasional, karena ini masalah bukan hanya Indonesia yang menghadapi. Semua negara menghadapi juga, tapi kita selama ini memungut PPN pun enggak bisa," kata Sri Mulyani.

"Padahal dengan adanya Covid banyak sekali yang pindah kepada digital, berarti kan itu menjadi sesuatu yang harus kita sikapi dari sisi perpajakan," kata Sri Mulyani.

BACA JUGA : Realisasi Penyaluran Bansos Capai Rp 61,4 Triliun hingga Akhir Mei 2020

PT KONTAK PERKASA 

Ekspor Indonesia April 2020 Merosot, Terbesar di Emas

PT KONTAK PERKASA FUTURES  - Nilai ekspor Indonesia terus merosot pada Mei 2020 sebesar USD 10,53 miliar, turun 13,40 persen dari April lalu. Hal ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia dan kondisi pasar dunia saat pandemi Covid-19 yang menyebabkan terganggunya distribusi dan permintaan akibat pembatasan sosial.

Kendati demikian, beberapa komoditas nonmigas mengalami peningkatan yang cukup baik, meski ada juga beberapa komoditas non migas lainnya yang merosot tajam, seperti emas yang turun hingga USD 382,5 juta.

Kepala Badan Pusat Statistik, Kecuk Suhariyanto menyebutkan salah satu komoditas nonmigas yang menunjukkan kenaikan paling tinggi yakni besi dan baja.

"Besi dan baja HS 72, ekspor besi dan baja ini utamanya tertuju ke Tiongkok, Taiwan dan Korea Selatan," ujar Kecuk dalam siaran pers BPS, Senin (15/6/2020).

"Kemudian yang juga masih mengalami peningkatan ekspor itu adalah kertas, karton, dan barang barang dari kertas dan karton yang tergolong dalam HS 48 tujuan utama ekspor kita ini ke Tiongkok, Thailand dan Jepang," lanjut dia.

Adapun kenaikan nilai ekspor untuk besi dan baja adalah USD 130 juta, sementara untuk kertas, karton dan barang daripadanya adalah USD 48,2 juta.

"Kemudian untuk ekspor bijih, terak, dan abu logam HS 26 juga masih mengalami peningkatan sebesar 23,7 juta pada Mei 2020 ini. Ekspor utamanya kita tujukan ke Jepang Tiongkok dan Spanyol," jelas Kecuk.

Komoditas lainnya yang juga mengalami peningkatan yakni pakaian dan aksesorisnya (rajutan) sebesar USD 15,1 juta. Lalu ada tembakau dan rokok yang mengalami kenaikan sebesar USD 13,6 juta.

Sementara itu, beberapa komoditas non migas yang mengalami penurunan cukup dalam diantaranya, logam mulia (emas)/perhiasan/permata yang mengalami penurunan paling dalam, yakni USD 382,5 juta. Adapun ekspor utama dari komoditas ini adalah ke Swiss, Singapura, dan Australia.

"Kemudian bahan bakar mineral menempati posisi penurunan kedua, HS 27, itu tujuannya adalah ke Tiongkok, India, dan Malaysia," beber Kecuk.

Ketiga, lanjut Kecuk diduduki oleh lemak dan minyak hewan nabati HS 15, yang ekspor itu kita tujukan terutama ke India, Tiongkok dan AS. penurunan lemak dan minyak hewan nabati ini sebesar USD 199,7 juta.

Selanjutnya, ada karet dan barang dari karet yang mengalami penurunan sebesar USD 114,9 juta, dan alas kaki sebesar USD 102,0 juta.

BACA JUGA : 

HARGA 8 KOMODITAS EKSPOR INI MEROKET MESKI ADA CORONA

PT KONTAK PERKASA FUTURES 

Cegah Pencucian Uang, Kemenkop UKM Rutin Cek Kesehatan Koperasi

PT KONTAK PERKASA FUTURES  - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) rutin menggelar penilaian kesehatan (penkes) terhadap koperasi yang membuka layanan simpan pinjam. Itu dilakukan untuk mencegah aksi pencucian uang yang kerap dilakukan sejumlah koperasi simpan pinjam (KSP).

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi mengatakan, Kemenkop UKM memiliki beberapa indikator bahwa koperasi itu sehat atau tidak.

"Kita secara reguler memiliki koperasi simpan pinjam itu kita lakukan penilaian kesehatan koperasi. Kita sebut penilaian kesehatan (penkes)," ujar dia kepada Liputan6.com, Jumat (12/6/2020).

Zabadi menegaskan, setiap koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam itu memang wajib dilakukan penilaian kesehatan."Di samping itu juga kita melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap koperasi. Pengenalan potensi risk dari koperasi, kemudian pemeriksaan kelembagaan koperasi yang itu output-nya adalah pelaksanaan good corporate governance atau GCG," jelasnya.

Kemudian, ia melanjutkan, Kemenkop UKM juga melakukan pemeriksaan usaha simpan pinjam mereka. Artinya, kegiatan usaha simpan pinjamnya secara reguler dilakukan pemeriksaan.

"itu output-nya diharapkan bisa mengetahui performance atau kinerja dari usaha koperasi simpan pinjam itu," kata Zabadi.

"Semua proses itulah yang kemudian melahirkan yang kita sebut sebagai penilaian kesehatankoperasi. Jadi instrumennya sudah ada," tandasnya.

Kementerian Koperasi dan UKM tidak menyangkal dugaan terkait adanya koperasi simpan pinjam (KSP) yang kerap digunakan sebagai sarana tindak kejahatan seperti pencucian uang.

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi mengamini laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bahwa sejak 10 tahun silam memang sudah marak beberapa kasus koperasi yang terciduk aksi pencucian uang hingga merugi triliunan rupiah, seperti Langit Biru, Pandawa hingga Cipaganti.

Namun, Zabadi menegaskan, tak hanya koperasi saja yang dapat terjerat perkara serupa, lembaga keuangan lain pun punya potensi yang sama.

"Saya kira tidak hanya koperasi, tapi juga lembaga keuangan yang lain. Saya kira memiliki potensi bahwa memiliki kerawanan yang sama seperti koperasi," kata dia kepada Liputan6.com, Jumat (12/6/2020).

"Saya kan hadir pas PPATK mengatakan itu. Mereka tidak bilang koperasi sebagai misal tanda petik ladang atau lahan pencucian uang. Potensi iya. Seperti perusahaan lain juga memiliki potensi yang sama," sambungnya.

BACA JUGA : Cetak Rekor Bulanan, Ekonomi Inggris Terkontraksi 20,4 Persen di April

PT KONTAK PERKASA FUTURES 

Kemendag Bakal Setop Impor Produk yang Ganggu Industri Dalam Negeri

PT KONTAK PERKASA FUTURES - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menghentikan imporbarang-barang yang dinilai merugikan industri dalam negeri.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kemendag akan berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, apabila ada impor produk yang berpotensi menganggu industri dalam negeri, maka harus dilihat apakah impor produk tersebut sesuai dengan aturan.

"Bila ada produk lokal yang terganggu, akan kita lihat apakah sudah ini sudah sesuai dengan aturan impor barangnya. Apabila produk ini ganggu industri kita, akan setop bila menganggu industri dalam negeri. Kita sedang melakukan pengendalian impor," kata dia di Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Terkait dengan impor produk apa yang akan dihentikan, Agus menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Sebab, keputusan untuk menghentikan impor tak bisa diputuskan oleh Kemendag sendiri.

"Untuk produknya kita akan bahas dengan K/L lain karena kita tidak bisa tetapkan sendiri. Supaya ini tepat sasaran, produknya kita lihat mana yang tidak support industri kita. Kita lihat industirnya. Kita bahas dengan Kementerian Perindustrian," tutup dia.

Menteri BUMN Erick Thohir terus menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang berdikari dan memiliki roadmap supply chain yang jelas dan terukur.

Hal ini dilakukan demi mengurangi ketergantungan impor yang selama ini dilakukan. Meskipun impor tetap dibutuhkan, tapi Erick bilang, terus-terusan melakukan impor itu tidak benar.

AirAsia Undur Pengoperasian Penerbangan hingga 8 Juni 2020 "Kita harus supply chain yang sehat tanpa anti impor. Tapi kalau gula harus impor terus, salah lah, ini yang harus kita lakukan, apakah alat kesehatan harus impor terus salah, lah," ujar Erick dalam diskusi virtual, Jumat (29/5/2020).

Memang ada beberapa komoditas yang masih harus impor, lanjut Erick. Contohnya, garam industri, dimana Indonesia masih belum memiliki kapabilitas yang cukup untuk memproduksinya.

Namun jika komoditas seperti gula dan alat kesehatan terus menerus impor tanpa ada perbaikan dalam rantai pasok, maka itu akan mematikan kesempatan Indonesia untuk membangun industri dalam negeri meskipun di tengah wabah Corona.

"Selama ini selalu bilang, pasar bebas. Tapi realitanya, sekarang ini era proteksionisme. Ini jadi kesempatan buat Indonesia berdikari untuk membangun supply chain yang sehat, tanpa anti-impor," jelas Menteri BUMN.

Erick juga mengatakan, beberapa ekonom meramalkan Indonesia akan menjadi negara maju. Namun begitu, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu transformasi teknologi dan biaya logistik.

"Banyak ekonom bilang Indonesia berpotensi jadi negara besar karena memiliki sumber daya alam dan market yang kuat, karena itu ada catatan lain, yaitu transformasi teknologi dan mahalnya logistik, terutama yang harus kita perbaiki teknologi," tutupnya.  

BACA JUGA : 

TWITTER BAKAL BUKA AKSES UNTUK PENGGUNA DAPAT CENTANG BIRU DI AKUNNYA

PT KONTAK PERKASA FUTURES 

Alibaba Cloud Rilis Layanan Cloud-native Database ke Indonesia

Alibaba Cloud merilis layanan cloud-native database Apsara untuk PolarDB dan AnalyticDB ke pasar Indonesia yang diumumkan melalui konferensi pers virtual bersama awak media pada hari ini, Rabu (10/6/2020).

Mengawali presentasi, Leon Chen selaku Country Manager Alibaba Cloud Indonesia mengatakan bahwa sejak memasuki pasar Indonesia, perusahaan telah memiliki dua pusat data di Indonesia, yang mana pusat data kedua dirilis pada Januari 2019 silam.

Penyedia layanan komputasi awan global ini menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra tepercaya bagi para pelanggan yang tengah mencari inovasi canggih, aman, dan hemat biaya untuk mendorong pertumbuhan bisnis terutama pascapandemi ini.

Adapun target pasar produk Alibaba Cloud di Indonesia, kata Leon, tidak terbatas pada pelanggan korporasi besar saja, tetapi juga termasuk pelaku UMKM.

"Untuk mendukung bisnis kami di Indonesia yang sudah melayani ribuan pelanggan, sejauh ini kami sudah memiliki lebih dari seratus mitra lokal dan lebih dari lima ribu tenaga ahli," ujar Leon.

Tak hanya itu, Leon mengaku perusahaan mengalami pertumbuhan tiga digit pada tahun 2019 lalu. Di antara ribuan pelanggannya, Max Meiden Dasuki sebagai Head of Solutions Architect Alibaba Cloud Indonesia menyebutkan tiga startup yang menggunakan layanan komputasi awan dari perusahaan, yakni Kopi Kenangan, AKulaku, dan Investree.

Max, dalam presentasinya, menjabarkan empat kategori produk dan solusi unggulan Alibaba Cloud di Indonesia, yaitu:

• Data: PolarDB, AnalyticDB, DTS & ADAM
• Media: Live, VOD, Short Video
• Cloud-native: Kubernetes, Application Real-Time Monitoring Service (ARMS)
• Network: CEN, BYOPI, Global Acceleration, SAG

Untuk PolarDB, misalnya, Max menyebut layanan perusahaan mampu mendukung hingga 100TB dan dapat dikonfigurasikan dengan maksimum 16 node.

Contoh kasus penggunaan PolarDB yang memiliki elastisitas dan reliablitas tinggi ini berlangsung pada Alibaba Global Shopping Festival 2019. Saat itu, layanan ini diklaim mampu menangani 87 juta permintaan per detik.

"Kalau familiar dengan database dalam format MySQL atau PostgreSQL, teknologi ini sepenuhnya kompatibel. Untuk Oracle juga kompatibel," kata Max.

Adapun AnalyticDB, ia mampu menangani transmisi data hingga puluhan miliar yang diproses lebih cepat secara real time. Layanan ini mengadopsi arsitektur komputasi fleksibel dan terdistribusi, yang memisahkan antara komputasi dan penyimpanan.

"AnalyticDB memproses query SQL yang kompleks sepuluh kali lebih cepat dari database relasional tradisional," tutur Max. 

Di tengah pandemi Covid-19, perusahaan juga turut berkontribusi dengan meluncurkan Buku pegangan penegahan dan penatalaksanaan Covid-19.

Selain itu, ada ada dua Rumah Sakit di Indonesia yang menggunakan teknologi CT Image Analytics dari Alibaba Cloud untuk membantu penanganan Covid-19, yakni Rumah Sakit Eka dan Omni.

Pada praktiknya, perusahaan menyediakan teknologi analisis gambar CT Scan yang telah teruji untuk mempercepat diagnosis kasus Covid-19. Analisis ini dilakukan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan perusahaan menjamin tidak ada data pribadi pasien yang diakses atau disimpan selama analisis berlangsung.

BACA JUGA : 

HANYA SEKTOR TELEKOMUNIKASI DAN KESEHATAN YANG MAMPU TUMBUH DI TENGAH PANDEMI

PT KONTAK PERKASA 

Ekonomi Digital Bikin Jam Kerja Tak Terbatas?

PT KONTAK PERKASA FUTURES - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyoroti pemanfaatan teknologi digital ketika wabah virus corona (Covid-19) membatasi pergerakan manusia. Menurutnya, sistem ekonomi digital tak akan serta merta mengurangi jumlah kerja, justru bertambah.

Suharso tak memungkiri bahwa dunia saat ini telah memasuki era ekonomi digital. Meski dalam waktu tersebut pergerakan manusia menjadi lebih sedikit, tapi ia tetap menekankan efektivitas jumlah jam kerja.

"Jadi jam kerja ini hitungan yang paling reliable. Mau online atau offline, atau tidak ada mobilitas sama sekali, itu dihitung jam kerja," ujar dia dalam sesi teleconference, Selasa (9/6/2020).

Di sisi lain, ia pun menolak anggapan bahwa ekonomi digital akan mematikan pasar konvensional. Suharso menyatakan, orang yang mampu memanfaatkan kondisi ini tidak akan kehilangan pekerjaan.

"Ekonomi digital, kita meng-hire supaya orang masuk ke ekonomi digital. Ini saatnya. Kita mengatakan less mobility society, ini saatnya," kata dia.

"Tetapi jam kerja harus tetap. Bukan kemudian dengan digital ekonomi, dengan less mobility, jam kerja turun bahkan hilang. Justru kita bisa menambah," tegasnya.

Perbandingan

Sebagai perbandingan, ia menyebutkan, pekerja bisa memanfaatkan waktu perjalanan menuju kantor untuk dipakai lebih produktif dalam bekerja secara online.

"Menambahnya darimana? Tadinya kan pekerja untuk pergi ke kantor atau pabrik itu sudah 1,5 jam. Pergi pulang sudah 3 jam, 3 jam loss. Sekarang kita produktifkan, kita tambah 3 jam kerja," tuturnya.

BACA JUGA : 

PENGGUNA SEGERA BISA LOGIN WHATSAPP DI DUA SMARTPHONE SEKALIGUS

PT KONTAK PERKASA FUTURES 

Indonesia Masuk Negara Paling Aktif Terapkan Safeguard

PT KONTAK PERKASA  - World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia menyebut Indonesia berada diperingkat ke-2 sebagai negara yang aktif menggunakan instrumen safeguard. 

Perlu diketahui, Safeguard adalah tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan barang impor sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

“Untuk tuduhan safeguard WTO mengungkap keaktifan Indonesia dalam penggunaan instrumen safeguard dengan menduduki peringkat ke-2 sebagai negara yang sering melakukan penyelidikan dan mengenakan Bea masuk Safeguard setelah India,”  kata Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Srie Agustina, dalam web seminar (webinar) “Trade Remedi di Masa Pandemi: Peluang dan Tantangan”, Senin (8/6/2020).

Lebih lanjut Srie menjelaskan, bahwa  semua inisiasi penyelidikan safeguard tersebut sekitar 59 persen dari inisiasi safeguard yang bermuara pada pengenaan bea masuk safeguard itu sendiri.

Selain melakukan pembelaan perdagangan, Direktorat  Perdagangan Luar Negeri juga aktif mengadukan perilaku negara mitra yang dianggap melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan multilateral ke Badan Penyelidikan Penyelesaian Sengketa WTO.

“Indonesia tercatat pernah mengajukan 11 gugatan melawan Amerika Serikat, Uni Eropa, Argentina, Afrika Selatan, Korea, Pakistan, dan Australia ke Badan Penyelesaian Sengketa,” ujarnya.

Kemudian, Srie menyebut produk ekspor yang diyakini mendapatkan perlakuan yang  tidak adil dan dimintakan keadilan bervariasi, yakni mulai dari sepatu, bahan kimia, hingga aneka jenis  lainnya. Oleh karena itu menurutnya, Indonesia juga patut mawas diri.

Karena Indonesia juga digugat oleh negara lain dengan alasan melanggar norma perdagangan Internasional. Gugatan teradap Indonesia sudah berjumlah 14 kasus , dan kebijakan nasional yang digugat oleh negara mitra terkait dengan produk otomotif, daging ayam, daging, sapi, produk holtikultura, dan produk besi baja.

“Negara yang menggugat juga bervariasi mulai dari negara berkembang seperti Brazil, Taipe, Vietnam, sampai dengan negara industri maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang,” pungkasnya.

BACA JUGA : 

TWITTER DAN FACEBOOK HAPUS VIDEO KAMPANYE DONALD TRUMP, KENAPA?

PT KONTAK PERKASA