Thursday, June 11, 2020

Kemendag Bakal Setop Impor Produk yang Ganggu Industri Dalam Negeri

PT KONTAK PERKASA FUTURES - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menghentikan imporbarang-barang yang dinilai merugikan industri dalam negeri.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kemendag akan berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, apabila ada impor produk yang berpotensi menganggu industri dalam negeri, maka harus dilihat apakah impor produk tersebut sesuai dengan aturan.
"Bila ada produk lokal yang terganggu, akan kita lihat apakah sudah ini sudah sesuai dengan aturan impor barangnya. Apabila produk ini ganggu industri kita, akan setop bila menganggu industri dalam negeri. Kita sedang melakukan pengendalian impor," kata dia di Jakarta, Kamis (11/6/2020).
Terkait dengan impor produk apa yang akan dihentikan, Agus menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Sebab, keputusan untuk menghentikan impor tak bisa diputuskan oleh Kemendag sendiri.
"Untuk produknya kita akan bahas dengan K/L lain karena kita tidak bisa tetapkan sendiri. Supaya ini tepat sasaran, produknya kita lihat mana yang tidak support industri kita. Kita lihat industirnya. Kita bahas dengan Kementerian Perindustrian," tutup dia.
Menteri BUMN Erick Thohir terus menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang berdikari dan memiliki roadmap supply chain yang jelas dan terukur.
Hal ini dilakukan demi mengurangi ketergantungan impor yang selama ini dilakukan. Meskipun impor tetap dibutuhkan, tapi Erick bilang, terus-terusan melakukan impor itu tidak benar.
AirAsia Undur Pengoperasian Penerbangan hingga 8 Juni 2020 "Kita harus supply chain yang sehat tanpa anti impor. Tapi kalau gula harus impor terus, salah lah, ini yang harus kita lakukan, apakah alat kesehatan harus impor terus salah, lah," ujar Erick dalam diskusi virtual, Jumat (29/5/2020).
Memang ada beberapa komoditas yang masih harus impor, lanjut Erick. Contohnya, garam industri, dimana Indonesia masih belum memiliki kapabilitas yang cukup untuk memproduksinya.
Namun jika komoditas seperti gula dan alat kesehatan terus menerus impor tanpa ada perbaikan dalam rantai pasok, maka itu akan mematikan kesempatan Indonesia untuk membangun industri dalam negeri meskipun di tengah wabah Corona.
"Selama ini selalu bilang, pasar bebas. Tapi realitanya, sekarang ini era proteksionisme. Ini jadi kesempatan buat Indonesia berdikari untuk membangun supply chain yang sehat, tanpa anti-impor," jelas Menteri BUMN.
Erick juga mengatakan, beberapa ekonom meramalkan Indonesia akan menjadi negara maju. Namun begitu, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu transformasi teknologi dan biaya logistik.
"Banyak ekonom bilang Indonesia berpotensi jadi negara besar karena memiliki sumber daya alam dan market yang kuat, karena itu ada catatan lain, yaitu transformasi teknologi dan mahalnya logistik, terutama yang harus kita perbaiki teknologi," tutupnya.  

BACA JUGA : 

TWITTER BAKAL BUKA AKSES UNTUK PENGGUNA DAPAT CENTANG BIRU DI AKUNNYA

Wednesday, June 10, 2020

Alibaba Cloud Rilis Layanan Cloud-native Database ke Indonesia

Alibaba Cloud merilis layanan cloud-native database Apsara untuk PolarDB dan AnalyticDB ke pasar Indonesia yang diumumkan melalui konferensi pers virtual bersama awak media pada hari ini, Rabu (10/6/2020).
Mengawali presentasi, Leon Chen selaku Country Manager Alibaba Cloud Indonesia mengatakan bahwa sejak memasuki pasar Indonesia, perusahaan telah memiliki dua pusat data di Indonesia, yang mana pusat data kedua dirilis pada Januari 2019 silam.
Penyedia layanan komputasi awan global ini menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra tepercaya bagi para pelanggan yang tengah mencari inovasi canggih, aman, dan hemat biaya untuk mendorong pertumbuhan bisnis terutama pascapandemi ini.
Adapun target pasar produk Alibaba Cloud di Indonesia, kata Leon, tidak terbatas pada pelanggan korporasi besar saja, tetapi juga termasuk pelaku UMKM.
"Untuk mendukung bisnis kami di Indonesia yang sudah melayani ribuan pelanggan, sejauh ini kami sudah memiliki lebih dari seratus mitra lokal dan lebih dari lima ribu tenaga ahli," ujar Leon.
Tak hanya itu, Leon mengaku perusahaan mengalami pertumbuhan tiga digit pada tahun 2019 lalu. Di antara ribuan pelanggannya, Max Meiden Dasuki sebagai Head of Solutions Architect Alibaba Cloud Indonesia menyebutkan tiga startup yang menggunakan layanan komputasi awan dari perusahaan, yakni Kopi Kenangan, AKulaku, dan Investree.
Max, dalam presentasinya, menjabarkan empat kategori produk dan solusi unggulan Alibaba Cloud di Indonesia, yaitu:
  • Data: PolarDB, AnalyticDB, DTS & ADAM
  • Media: Live, VOD, Short Video
  • Cloud-native: Kubernetes, Application Real-Time Monitoring Service (ARMS)
  • Network: CEN, BYOPI, Global Acceleration, SAG
Untuk PolarDB, misalnya, Max menyebut layanan perusahaan mampu mendukung hingga 100TB dan dapat dikonfigurasikan dengan maksimum 16 node.
Contoh kasus penggunaan PolarDB yang memiliki elastisitas dan reliablitas tinggi ini berlangsung pada Alibaba Global Shopping Festival 2019. Saat itu, layanan ini diklaim mampu menangani 87 juta permintaan per detik.
"Kalau familiar dengan database dalam format MySQL atau PostgreSQL, teknologi ini sepenuhnya kompatibel. Untuk Oracle juga kompatibel," kata Max.
Adapun AnalyticDB, ia mampu menangani transmisi data hingga puluhan miliar yang diproses lebih cepat secara real time. Layanan ini mengadopsi arsitektur komputasi fleksibel dan terdistribusi, yang memisahkan antara komputasi dan penyimpanan.
"AnalyticDB memproses query SQL yang kompleks sepuluh kali lebih cepat dari database relasional tradisional," tutur Max. 
Di tengah pandemi Covid-19, perusahaan juga turut berkontribusi dengan meluncurkan Buku pegangan penegahan dan penatalaksanaan Covid-19.
Selain itu, ada ada dua Rumah Sakit di Indonesia yang menggunakan teknologi CT Image Analytics dari Alibaba Cloud untuk membantu penanganan Covid-19, yakni Rumah Sakit Eka dan Omni.
Pada praktiknya, perusahaan menyediakan teknologi analisis gambar CT Scan yang telah teruji untuk mempercepat diagnosis kasus Covid-19. Analisis ini dilakukan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan perusahaan menjamin tidak ada data pribadi pasien yang diakses atau disimpan selama analisis berlangsung.

BACA JUGA : 

HANYA SEKTOR TELEKOMUNIKASI DAN KESEHATAN YANG MAMPU TUMBUH DI TENGAH PANDEMI

PT KONTAK PERKASA 

Tuesday, June 9, 2020

Ekonomi Digital Bikin Jam Kerja Tak Terbatas?

PT KONTAK PERKASA FUTURES - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyoroti pemanfaatan teknologi digital ketika wabah virus corona (Covid-19) membatasi pergerakan manusia. Menurutnya, sistem ekonomi digital tak akan serta merta mengurangi jumlah kerja, justru bertambah.
Suharso tak memungkiri bahwa dunia saat ini telah memasuki era ekonomi digital. Meski dalam waktu tersebut pergerakan manusia menjadi lebih sedikit, tapi ia tetap menekankan efektivitas jumlah jam kerja.
"Jadi jam kerja ini hitungan yang paling reliable. Mau online atau offline, atau tidak ada mobilitas sama sekali, itu dihitung jam kerja," ujar dia dalam sesi teleconference, Selasa (9/6/2020).
Di sisi lain, ia pun menolak anggapan bahwa ekonomi digital akan mematikan pasar konvensional. Suharso menyatakan, orang yang mampu memanfaatkan kondisi ini tidak akan kehilangan pekerjaan.
"Ekonomi digital, kita meng-hire supaya orang masuk ke ekonomi digital. Ini saatnya. Kita mengatakan less mobility society, ini saatnya," kata dia.
"Tetapi jam kerja harus tetap. Bukan kemudian dengan digital ekonomi, dengan less mobility, jam kerja turun bahkan hilang. Justru kita bisa menambah," tegasnya.

Perbandingan
Sebagai perbandingan, ia menyebutkan, pekerja bisa memanfaatkan waktu perjalanan menuju kantor untuk dipakai lebih produktif dalam bekerja secara online.
"Menambahnya darimana? Tadinya kan pekerja untuk pergi ke kantor atau pabrik itu sudah 1,5 jam. Pergi pulang sudah 3 jam, 3 jam loss. Sekarang kita produktifkan, kita tambah 3 jam kerja," tuturnya.

BACA JUGA : 

PENGGUNA SEGERA BISA LOGIN WHATSAPP DI DUA SMARTPHONE SEKALIGUS

Monday, June 8, 2020

Indonesia Masuk Negara Paling Aktif Terapkan Safeguard

PT KONTAK PERKASA  - World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia menyebut Indonesia berada diperingkat ke-2 sebagai negara yang aktif menggunakan instrumen safeguard. 
Perlu diketahui, Safeguard adalah tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan barang impor sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.
“Untuk tuduhan safeguard WTO mengungkap keaktifan Indonesia dalam penggunaan instrumen safeguard dengan menduduki peringkat ke-2 sebagai negara yang sering melakukan penyelidikan dan mengenakan Bea masuk Safeguard setelah India,”  kata Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Srie Agustina, dalam web seminar (webinar) “Trade Remedi di Masa Pandemi: Peluang dan Tantangan”, Senin (8/6/2020).
Lebih lanjut Srie menjelaskan, bahwa  semua inisiasi penyelidikan safeguard tersebut sekitar 59 persen dari inisiasi safeguard yang bermuara pada pengenaan bea masuk safeguard itu sendiri.
Selain melakukan pembelaan perdagangan, Direktorat  Perdagangan Luar Negeri juga aktif mengadukan perilaku negara mitra yang dianggap melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan multilateral ke Badan Penyelidikan Penyelesaian Sengketa WTO.
“Indonesia tercatat pernah mengajukan 11 gugatan melawan Amerika Serikat, Uni Eropa, Argentina, Afrika Selatan, Korea, Pakistan, dan Australia ke Badan Penyelesaian Sengketa,” ujarnya.
Kemudian, Srie menyebut produk ekspor yang diyakini mendapatkan perlakuan yang  tidak adil dan dimintakan keadilan bervariasi, yakni mulai dari sepatu, bahan kimia, hingga aneka jenis  lainnya. Oleh karena itu menurutnya, Indonesia juga patut mawas diri.
Karena Indonesia juga digugat oleh negara lain dengan alasan melanggar norma perdagangan Internasional. Gugatan teradap Indonesia sudah berjumlah 14 kasus , dan kebijakan nasional yang digugat oleh negara mitra terkait dengan produk otomotif, daging ayam, daging, sapi, produk holtikultura, dan produk besi baja.
“Negara yang menggugat juga bervariasi mulai dari negara berkembang seperti Brazil, Taipe, Vietnam, sampai dengan negara industri maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang,” pungkasnya.

BACA JUGA : 

Friday, June 5, 2020

Gubernur BI: Rupiah Masih Undervalued, Potensi Penguatan Terbuka Lebar

PT KONTAK PERKASA FUTURES Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menguat pada pekan ini. Bahkan pada perdagangan Jumat ini, rupiah menembus level psikologis dan pada pukul 14.37 WIB berada di angka 13.860 per dolar AS.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bersyukur atas penguatan nilai tukar rupiah ini. Namun dirinya menilai, rupiah masih berpotensi menguat karena saat ini nilainya masih dianggap terlalu murah (undervalued).
"Alhamdulillah sore siang ini sudah tembus di bawah 14.000 per dolar AS, alhamdulillah terus menunjukkan penguatan sejalan dengan pandangan kami, bahkan nilai tukar untuk hari ini kami pandang masih undervalued, sehingga ke depannya masih berpotensi menguat," ujar Perry dalam konferensi pers, Jumat (5/6/2020).
Perry menjelaskan, ada beberapa indikator mengapa rupiah diprediksi bisa terus menguat, yaitu inflasi, defisit transaksi berjalan, perbedaan suku bunga dan Credit Default Swap (CDS).
Dalam Survei Pemantauan Harga pekan pertama Juni, BI memperkirakan inflasi bulan Juni masih akan rendah di kisaran 0,4 persen month to month dan 1,81 persen year on year.
Defisit transaksi berjalan (Current Account Defisit/CAD) juga terpantau semakin membaik. Sepanjang 2020, CAD diperkirakan lebih rendah 2 persen dari PDB.
"Perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri, SBN kita yang 10 tahun itu 7,06 persen, suku bunga US Treasury Bond 10 tahun itu 0,8 persen, bedanya 6,2 persen, itu tinggi kan dan imbal hasil investasi aset keuangan Indonesia ini masih tinggi," jelas Perry.
Kemudian CDS Indonesia juga masih berada di kisaran 126 basis point setelah sebelumnya naik ke level 245 basis point pada Maret lalu.
BACA JUGA : 

PEMERINTAH PUNYA UTANG KE 7 BUMN, NILAINYA CAPAI 108 TRILIUN



Thursday, June 4, 2020

Jelang New Normal, Wapres Ma'ruf Beber Kebijakan di Sektor Kesehatan dan Ekonomi

KONTAK PERKASA FUTURES  - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah dalam mengatasi pandemi COVI,D-19 menempatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
"Upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah memutus penyebaran virus agar masyarakat tidak terinfeksi, dan pelayanan medis agar mereka yang telah terpapar dapat ditangani dengan baik," kata Wapres Ma'ruf dalam saat membuka sesi webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang bertema Kebijakan Strategis Menuju New Normal, Kamis (4/6/2020).
Bila prioritas utama telah tercapai, lanjut Wapres, maka tugas selanjutnya adalah membangun mekanisme untuk melacak masyarakat yang berpotensi terpapar melalui pelaksanaan test COVID-19 secara masif.
"Kita menerapkan protokol isolasi diri yang ketat, menerapkan PSBB dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin," jelas dia.
Wapres M'ruf menambahkan, pemerintah juga berupaya melaksanakan sejumlah program jaring pengaman sosial untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak. Seperti, refocusing kegiatan dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.
"Pelebaran defisit juga dilakukan dan dimaksudkan untuk dapat memberikan keleluasaan dalam menangani permasalahan kesehatan sehubungan dengan pandemi COVID-19 serta menyediakan anggaran bantuan sosial yang cukup besar," Wapres Ma'ruf menandasi.
Dalam sesi yang sama, Wapres Ma'ruf juga menjelaskan kebijakan stimulus fiskal dan non-fiskal. Hal ini dilakukan guna memastikan anggaran tersedia untuk program pemulihan ekonomi.
Menurut Wapres, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan tempat dari sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya tidak luput dari imbas pandemi COVID-19.
"Kami ambil berbagai kebijakan diambil oleh Pemerintah dalam rangka mempertahankan keberlangsungan UMKM dalam masa pandemi COVID-19 ini," jelas dia.
Ada tiga kebijakan diambil antara lain, Pertama, pemberian Insentif pajak untuk wajib pajak UMKM melalui pembebasan tarif pajak penghasilan (PPh); Kedua, relaksasi restrukturisasi kredit bagi UMKM; Ketiga, Pemberian subsidi bunga kredit bagi UMKM; serta berbagai kebijakan lainnya.
"UMKM perlu dipersiapkan agar dapat langsung bergerak setelah masa pandemi COVID-19 berlalu. Hal ini pada saatnya akan dilakukan melalui perluasan pembiayaan kredit modal kerja dan skema penjaminannya," Wapres menyudahi.

Wednesday, June 3, 2020

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 677 Triliun, Ini Rinciannya

PT KONTAK PERKASA  - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk menangani dampak dari penyebaran virus Corona mencapai Rp 677,20 triliun. Anggaran tersebut masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 
Anggaran PEN ini akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Pertama, untuk bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun. Anggaran ini untuk belanja penanganan Covid-19, untuk tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.
Kedua, lanjut Sri Mulyani, untuk perlindungan sosial yang menyangkut program PKH, sembako, bansos untuk Jabodetabek, bansos Non-Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon Listrik yang diperpanjang menjadi 6 bulan, dan logistik untuk sembako serta BLT dana desa. Jumlah dana untuk perlindungan sosial mencapai Rp 203,9 triliun.
Ketiga alokasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mendukung UMKM mencapai Rp 123,46 triliun. Anggaran ini diberikan dalam bentuk subsidi bunga, dukungan modal kerja UMKM, hingga penjaminan kredit modal kerja darurat.
"Jadi dukungan di dalam APBN untuk UMKM itu mencapai Rp 123,46 triliun," beber Sri Mulyani dalam keterangan pers usai Ratas Program Pemulihan Ekonomi Nasional & Perubahan Postur APBN 2020, Rabu (3/6/2020).
Keempat, untuk insentif dunia usaha agar mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya mencapai Rp 120,61 triliun.
kemudian kelima, untuk bidang pembiayaan dan korporasi, termasuk di dalamnya adalah Penyertaan Modal Negara (PMN), penalangan untuk kredit modal darurat non UMKM padat karya, serta belanja untuk premi risiko bagi kredit modal kerja industri padat karya yang pinjamannya diatas Rp 10 miliar sampai dengan Rp 1 triliun, termasuk penjaminan untuk beberapa bumn dana talangan. yakni Rp 44,57 triliun.
"Itu adalah untuk kategori pembiayaan korporasi baik BUMN, korporasi padat karya diatas Rp 20 miliar sampai Rp 1 triliun dan untuk non padat karya," ujar Menkeu.
Terakhir, yang keenam, dukungan untuk sektoral maupun kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah mencapai Rp 97,11 triliun.
"Jadi total penanganan covid-19 adalah Rp 677,2 triliun," tutup dia.