Peneliti Kembangkan Model Matematis untuk Mesin Roket Hemat Bahan Bakar

PT KONTAK PERKASA - Tahukah kamu, untuk meluncurkan pesawat ulang-alik milik NASA ke orbitnya, memerlukan lebih dari 3,5 juta pon bahan bakar. Ini setara dengan sekitar 15 ekor paus biru.

Namun, ada sebuah mesin roket baru bertipe mesin detonasi berputar (rotating detonation engine). Mesin ini menawarkan efisiensi bahan bakar dan memerlukan konstruksi lebih ringan dan sederhana ketimbang mesin roket konvensional.

Masalahnya adalah mesin ini belum dapat betul-betul diterapkan di roket sebenarnya. Untuk mesin tersebut, peneliti di University of Washington telah mengembangkan sebuah model matematis yang dapat membantu insinyur mengembangkan pengujian untuk membuat mesin itu lebih stabil.

"Alih-alih mengajukan pertanyaan teknis, seperti bagaimana mendapatkan mesin dengan performa tinggi, saya mencoba menyusun kembali hasil penelitian kami dengan melihat pola kerja mesin itu, dan ternyata ternyata berhasil," ujar James Koch, mahasiswa doktoral di bidang aeronautika dan astronotika di University of Washington dikutip dari Eurekalert, Kamis (20/2/2020).

Mesin roket konvensional bekerja dengan membakar propelan dan kemudian mendorongnya keluar dari belakang mesin untuk menciptakan daya dorong. Sementara mesin detonasi berputar mengambil pendekatan berbeda ketika membakar propelan.

"Itu terbuat dari silinder konsentris. Propelan mengalir di celah antara silinder," kata Koch.

Setelah fase penyalaan, pelepasan panas yang cepat membentuk sebuah gelombangn kejut, sebuah dorongan gas yang kuat dengan tekanan dan suhu yang secara signifikan lebih tinggi yang bergerak lebih cepat daripada kecepatan suara.

Fase peledakan

Secara harfiah proses pembakaran ini adalah peledakan atau ledakan. Namun di balik fase awal ini, kata Koch, "ada sejumlah bentuk dorongan pembakaran stabil yang terus mengonsumsi propelan yang tersedia."

"Ini menghasilkan tekanan dan suhu tinggi yang mendorong pembuangan keluar dari bagian belakang mesin pada kecepatan tinggi, yang dapat menghasilkan daya dorong," tutur Koch.

Sementara mesin roket konvensional menggunakan banyak mesin untuk mengarahkan dan mengendalikan reaksi pembakaran. Namun pada mesin detonasi berputar, gelombang kejut secara alami melakukan semuanya tanpa bantuan tambahan dari bagian-bagian mesin lainnya.

(Why/Isk)

BACA JUGA : BUKAN VIRUS CORONA, KEMENKES: HASIL UJI SPESIMEN JUSTRU TEMUKAN H1N1

PT KONTAK PERKASA 

Ini Rekomendasi Facebook Soal Regulasi Konten Online

KONTAK PERKASA FUTURES  - Internet telah meningkatkan perekonomian, menyatukan keluarga, menggalang dana untuk amal, hingga mewujudkan perubahan politik. Namun tak bisa dimungkiri banyak orang membagikan konten berbahaya seperti ujaran kebencian dan propaganda teroris di internet.

Pemerintah dan berbagai pihak lain pun berdebat tentang cara menjaga keamanan sekaligus melindungi kebebasan berekspresi pengguna.

CEO Facebook, Mark Zuckerberg, mengajak pemerintah bekerja dengan penyedia platformonline untuk menciptakan dan mengadopsi regulasi baru untuk konten daring.

Facebook pun menerbitkan laporan resmi berisi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat pembuatan regulasi konten. Apa saja?

Untuk mengurangi ujaran kebencian sekaligus mempertahankan kebebasan berekspresi,Facebook menyarankan adanya saluran yang ramah bagi orang-orang yang melaporkan sebuah konten atau gambaran umum tentang kebijakan atau keputusan penegakan peraturan dan mewajibkan prosedur seperti laporan publik berkala tentang data penegakan peraturan.

Regulasi ini menyediakan informasi yang dibutuhkan pemerintah dan individu untuk menilai kinerja perusahaan media sosial secara akurat.

Sementara, guna menjamin akuntabilitas platform internet, regulator bisa mempertimbangkan untuk mewajibkan hal-hal tertentu bagi perusahaan.

"Misalnya saja penerbitan standar konten, konsultasi dengan pemangku kepentingan ketika membuat perubahan signifikan terhadap standar, atau pembuatan saluran yang bisa dimanfaatkan untuk mengajukan banding atas keputusan perusahaan untuk menghapus atau tidak menghapus sebuah konten," kata Vice President and Content Policy Facebook Monika Bickert dalam publikasi Facebook.

Facebook juga menyarankan agar regulator memberi insentif kepada perusahaan internet jika memenuhi sebuah target yang diterapkan. Misalnya, ketika perusahaan berhasil menjaga agar presentase konten yang melanggar tetap di bawah ambang batas tertentu.

Facebook juga tampaknya ogah mengakui bahwa regulator berhak menentukan apakah sebuah konten tergolong berbahaya atau perlu dilarang keberadaannya di internet.

Facebook menyebut, hukum yang membatasi kebebasan berbicara pada umumnya diterapkan oleh pejabat penegak hukum dan pengadilan. Sementara, moderasi konten internet pada dasarnya sangat berbeda.

"Pemerintah seharusnya membuat peraturan yang mengakomodasi kompleksitas ini, yaitu peraturan yang mengakui preferensi pengguna dan variasi di antara layanan internet, dapat diterapkan pada skala tertentu, dan memungkinkan adanya fleksibilitas lintas bahasa, tren, dan konteks," tutur Monica.

Facebook menilai, pengembangan solusi berupa regulasi seharusnya tidak hanya melibatkan para anggota dewan di parlemen, perusahaan swasta, dan masyarakat sipil, tetapi juga orang-orang yang menggunakan platform daring.

1. Solusi pertama terkait dengan insentif. Di mana, menurut Facebook, harusnya akuntabilitas sistem dan prosedur moderasi konten perusahaan adalah cara terbaik untuk menciptakan insentif bagi perusahaan yang secara bertanggungjawab berhasil menciptakan keseimbangan dari berbagai nilai seperti keamanan, privasi, dan kebebasan berekspresi.

2. Regulator perlu menyadari bahwa sifat internet adalah global. "Semua pendekatan regulasi nasional untuk mengatasi konten berbahaya harus mempertimbangkan skala global internet dan nilai komunikasi lintas batas," tutur Monica.

3. Regulator juga perlu memperhatikan bagaimana dampak keputusan yang dibuat terhadap kebebasan berekspresi.

4. Facebook menilai pembuat kebijakan harus mengembangkan pemahaman mengenai kapabilitas dan keterbatasan teknologi dalam moderasi konten serta memberikan fleksibilitas untuk berinovasi bagi perusahaan internet.

"Pendekatan yang tepat untuk satu platform atau jenis konten tertentu mungkin tidak seefektif (atau bahkan kontraproduktif) jika diterapkan di tempat lain," ujar Monica.

5. Pembuat peraturan harus memerhatikan seberapa besar konten berbahaya yang diperkarakan, status hukumnya, dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi konten tersebut.

(Tin/Ysl)

BACA JUGA ; 

BILL GATES PILIH PORSCHE KETIMBANG TESLA, INI KATA ELON MUSK

KONTAK PERKASA FUTURES 

Pemerintah Jepang Persiapkan Siswa Mereka Sambut Society 5.0

PT KONTAK PERKASA FUTURES  - Dalam waktu dekat ini, siswa Jepang mungkin akan mengucapkan selamat tinggal pada nilai dan mata pelajaran konvensional.

Saat ini, siswa di Jepang sedang disiapkan untuk lebih fokus pada keterampilan mereka untuk mendapatkan hasil maksimal dari teknologi.

Dilansir dari Global Japan World, Selasa (18/2/2020), negara Jepang memiliki visi masa depan untuk mengadopsi Society 5.0.

Mereka ingin menjadikan masyarakat super pintar dan mengerti lebih baik lagi tentang teknologi, termasuk Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan robot dalam setiap industri di semua segmen sosial.

"Inti dari Society 5.0 memungkinkan masyarakat bisa memperoleh solusi yang paling sesuai dan cepat untuk memenuhi kebutuhan setiap individu." ucap Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang.

Saat ini Jepang sudah memimpin evolusi besar masyarakat berikutnya, dimana sektor pendidikan negara ditugaskan untuk mempersiapkan para siswa ke Society 5.0 hingga menjadi masyarakat paling maju di dunia.

Lebih lanjut, Menteri Pendidikan Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengatakan ia sangat berhati-hati mempertimbangkan bagaimana sistem pendidikan dapat memenuhi kebutuhan dan nilai Society 5.0 dari tingkat sekolah hingga universitas.

Hal pertama yang dilakukan adalah membentuk komite mengenai masalah ini, mencakup spesialis bidang-bidang canggih seperti AI.

"Di era Google, orang tidak perlu lagi menghafal setiap fakta. Banyak tugas yang saat ini bisa dilakukan oleh komputer," jelas Hayashi.

"Penekananya harus pada keterampilan manusia seperti komunikasi, kepemimpinan dan daya tahan serta pemahaman keterampilan membaca."

Untuk mewujudkannya, Menteri Pendidikan Jepang memiliki gagasan untuk membuat perkembangan kelas yang lebih fleksibel.

Misalnya, seorang siswa lulus di kelas 5 namun tidak lulus dalam mata pelajaran matematika maka ia bisa mengambil kembali mata pelajaran matematika di kelas selanjutnya hingga ia paham.

Saat ini di Jepang dan mungkin di luar negeri juga siswa yang mengikuti ujian untuk masuk univesitas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang belajar ilmu humaniora dan ilmu sosial serta mereka yang belajar ilmu matematika.

Di masa depan Hayashi ingin melihat sistem pendidikan di mana mata pelajaran seperti matematika, ilmu data, dan pemograman adalah syarat dasar atau umum seperti filsafat dan bahasa.

"Jika mengambil jurusan fisika, kamu juga harus memperlajar mata pelajaran umum sehingga kamu bisa menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan etika bersamaan di masa depan." ucap Hayashi.

(Fitriah Nurul/Ysl)

BACA JUGA : PETINGGI GOOGLE SEBUT EKONOMI DIGITAL INDONESIA BISA TUMBUH 3 KALI LIPAT DI 2025

PT KONTAK PERKASA FUTURES 

Uji Coba Pemblokiran IMEI Berlangsung Hari Ini

PT KONTAK PERKASA - Pemerintah memastikan akan melakukan uji coba skema pengendalianIMEI hari ini. Informasi tersebut diketahui dari Direktur Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mochamad Hadiyana.

"Minggu ini para operator akan melakukan trial proof of concept dari dua skema pengendalian IMEI," tutur Hadiyana saat dihubungi Tekno Liputan6.com melalui pesan singkat, Senin (17/2/2020).

Adapun dua skema yang dimaksud adalah blacklist dan whitelist. Untuk blacklist, ponsel yang dengan IMEI ilegal akan mendapat notifikasi sebelum dinonaktifkan, sedangkan mekanismewhitelist membuat ponsel yang sejak awal terdeteksi ilegal tidak mendapat sinyal.

"Teknisnya adalah dengan menerapakan berbagai use case, misalnya traveller dari luar negeri, termasuk penanganan IMEI duplikat/clonning, dan lain-lain," tutur Hadiyana lebih lanjut.

Hadiyana juga menuturkan setiap penanganan studi kasus itu sudah dibuatkan standar operasionalnya, baik untuk skema blacklist maupun whitelist. Standar operasional untuk setiap studio sudah diselesaikan sejak minggu lalu.

Adapun uji coba proof of concept pemblokiran IMEI ini akan dilakukan selama pada 17 dan 18 Februari 2020 oleh XL dan Telkomsel. XL akan melakukannya pada 17 Februari 2020, sedangkan Telkomsel 18 Februari 2020.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate mengungkapkan pemerintah belum memutuskan mekanisme pemblokiran ponsel BM atau ilegal terkait regulasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). Ada dua model yang disiapkan yaitu whitelist dan blacklist.

"Keduanya (whitelist dan blacklist) ini lagi dilakukan dalam waktu dua pekan untuk proof of concept. Setelah dua pekan dari sekarang, kita akan bertemu untuk memilih pakai model whitelist atau blacklist," jelas Johnny saat ditemui di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Dijelaskan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkomimnfo, Ismail, untuk mekanisme whitelist, ponsel yang terdeteksi ilegal sejak awal tidak akan bisa mendapatkan sinyal.

Sementara blacklist, ketika nanti setelah April membeli ponsel, konsumen akan mendapatkan notifikasi perangkatnya ilegal. Namun, pemerintah belum memutuskan berapa lama notifikasi akan diterima konsumen setelah ponsel diaktifkan.

Penerapan tata kelola IMEI untuk mengatasi peredaran ponsel BM ini akan diberlakukan secara efektif mulai 18 April 2020.

"Ponsel BM yang sekarang sampai April tidak ada masalah, ini bicara ke depan setelah April. Setelah itu diberlakukan," tutur Ismail.

(Dam/Ysl)

BACA JUGA : Meme Jadi Kenyataan, Bayar SPP Sekolah Kini Bisa Pakai Gopay

PT KONTAK PERKASA

Daftar Hewan Hidup dari China yang Dilarang Masuk ke Indonesia

PT KONTAK PERKASA -  Menteri Perdagangan Agus Suparmanto telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020. Isi dari aturan ini adalah melarang impor sementara hewan hidup dari China ke Indonesia. 

 Agus menjelaskan, menyikapi merebaknya wabah virus corona di China, Pemerintah telah menetapkan pelarangan untuk impor jenis binatang hidup yang berasal dari China atau transit di China ke dalam wilayah Indonesia.

"Pelarangan tersebut sifatnya sementara (temporary) sampai wabah virus corona mereda," kata Agus Suparmanto dikutip dari Antara, Jumat (14/2/2020).

Aturan ini merupakan tindakan tegas dalam merespons kondisi darurat kesehatan publik secara global akibat penyebaran wabah virus Corona yang berasal dari Wuhan, China.

Agus menekankan, penghentian impor sementara hewan hidup ini tidak disalahtafsirkan ke semua produk yang berasal dari China. Ada pun Permendag Nomor 10 Tahun 2020 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 7 Februari 2020.

Sementara itu, jenis binatang yang dilarang importasinya terdiri dari 53 pos tarif barang, antara lain:

- Kuda

- Keledai

- Bagal

- Hinnie hidup

- Binatang hidup jenis lembu

- Babi hidup

- Biri-biri

- Kambing hidup

- Ayam dari spesies gallus domesticus

- Bebek

- Angsa

- Kalkun

- Ayam guinea

- serta binatang hidup lainnya yang menyusui.

Selain itu, larangan impor juga termasuk pada binatang hidup yang ada pada komedi putar, ayunan, galeri tembak dan permainan taman hiburan lainnya; dan binatang hidup pada sirkus keliling dan travelling menagerie; serta teater keliling.

Agus menegaskan, importir wajib mengekspor kembali ke negara asal atau memusnahkan binatang hidup yang dilarang tersebut yang tiba di pelabuhan Indonesia saat Permendag ini berlaku.

Waktu ketibaan binatang hidup di pelabuhan Indonesia ini dibuktikan dengan tanggal pengajuan dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka impor berupa dokumen BC 1.1, BC 2.0, BC 2.1, BC 2.2, BC 2.3, BC 1.6, PPFTZ-01, atau consignment note.

"Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahan adalah tanggung jawab Importir," katanya.

Bagi importir yang tidak melaksanakan kewajiban mengekspor kembali ke negara asal atau memusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 10 hari, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA : PELUNCURAN FACEBOOK DATING DITUNDA DI EROPA

PT KONTAK PERKASA 

Antisipasi Wabah Corona, Pemerintah Kebut Belanja Kementerian di Kuartal I

PT KONTAK PERKASA FUTURES  - Virus corona yang semakin menyebar memberikan dampak perlahan tapi pasti, terutama pada ekonomi Indonesia. Sadar bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi sebagian besar oleh sektor konsumsi, pemerintah bakal terus mengebut belanja kementerian dan lembaga di kuartal I 2020.

Hal ini juga sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membelanjakan anggaran dalam mengantisipasi virus corona yang mungkin bakal menggerus konsumsi awal tahun ini.

"Pertumbuhan ekonomi kita sangat didukung oleh konsumsi, karena itu secara struktur 56 persen porsinya, dan sebenarnya banyak yang mempengaruhi konsumsi tidak hanya makanan minuman, tapi juga pakaian, transportasi, komunikasi dan lainnya," ujar Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi di Kantor Staf Presiden, Kamis (13/02/2020).

Selain fokus pada belanja kementerian dan lembaga, pemerintah juga bakal fokus dalam menyalurkan bantuan sosial agar seluruh masyarakat bisa segera menikmati bantuan tanpa terhambat dampak virus Corona.

"Kita berusaha untuk tetap menjaga konsumsi masyarakat dengan cepat-cepat merealisasikan belanja kementerian dan lembaga, terutama bantuan sosial serta belanja-belanja nonoperasional," ujar Arif Baharudin, Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Lebih lanjut, pemerintah juga akan terus menghidupkan kembali destinasi wisata yang ada dengan membuat bundling paket-paket wisata serta memberikan harga khusus agar masyarakat mau melakukan perjalanan.

Selain mendorong belanja pemerintah, nantinya belanja padat karya untuk kegiatan produktif juga akan terus didorong. Serta, melakukan percepatan penyerapan Kredit Usaha Rakya (KUR) seperti meningkatkan plafon penerimaan KUR.

"Intinya, kami dari Kementerian Keuangan akan selalu support baik dari kebijakan fiskal maupun non fiskal untuk menggairahkan ekonomi Indonesia di tengah ancaman virus Corona," kata Arif mengakhiri.

Pemerintah Indonesia mulai memikirkan lebih serius soal dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian (Sesmenko) Susiwidjono menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia punya potensi tergerus antara 0,11 persen hingga 0,30 persen.

Hal tersebut didasarkan perhitungan pekan lalu, sehingga nanti besarannya bisa berubah sewaktu-waktu.

"Ke kita bisa kena dampaknya 0,11 persen hingga 0,30 persen. China sendiri bisa turun mungkin 1 persen hingga 2 persen," tutur Susiwidjono di Jakarta Pusat, Rabu (12/02/2020).

Namun, Susiwidjono tetap yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai target 5,3 persen tahun ini. Alasannya, meskipun beberapa sektor terpukul cukup hebat, Indonesia masih bisa bertahan dengan memiliki langkah alternatif.

Misalnya saja dalam sektor pariwisata, Indonesia akan memaksimalkan potensi wisatawan domestik (wisdos). Meskipun demikian, tentu ada banyak tantangan, mengingat jumlah pergerakan wisdos tidak akan menutupi potensi kehilangan dari turis China.

Apalagi, turis China dikenal paling royal dalam membelanjakan uang mereka saat berlibur.

"Wisatawan China itu rata-rata spending USD 1.385, lebih besar dari wisatawan lainnya yang kira-kira USD 1.200," ujar Susi.

Dan karena pergerakan manusia dari China lumpuh, sektor penerbangan juga ikut merasakan pahitnya. Tercatat sebanyak reservasi 2,1 juta kursi pesawat dibatalkan. 

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan belum menerima laporan terkait dampak virus corona yang menggangu ekspor-impor di sektor batu bara. Namun, hal itu bisa saja terjadi di sektor energi.

"Kalau tembaga mungkin sudah ada pengaruhya," kata Bambang di Komplek DPR MPR RI, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Meski begitu, Bambang tidak mengetahui seberapa besar dampak dari virus corona terhadap kegiatan perdagangan Indonesia-China di sektor energi dan minerba. Sebab, hingga kini belum ada pengusaha batu bara yang melapor atau mengeluh.

"Belum ada, mudah-mudahan jangan ada,"kata Bambang.

Dia melanjutkan, ekspor mineral Indonesia ke China termasuk yang paling besar dan berpengaruh. Namun, dia enggan membeberkan jumlah pasti ekspor minerba ke negeri tirai bambu itu.

"Angkanya saya enggak tahu pasti, tapi yang jelas China termasuk yang besar, India juga," kata Bambang.

Bambang menjelaskan, sudah hampir sebulan virus corona menyebar. Meski belum ada dampaknya bagi sektor minerba, namun jika hal ini berlangsung lama, dia memperkirakan akan berpengaruh terhadap sektor ini. 

BACA JUGA : PEMERINTAH BAKAL BERI INSENTIF BAGI MASKAPAI, APA SAJA?

PT KONTAK PERKASA FUTURES 

Peretas Bisa Kirim Malware Lewat Bluetooth

PT KONTAK PERKASA - Celah keamanan Android memungkinkan peretas untuk mengirim malware lewat Bluetooth. Temuan ini dikemukakan oleh peneliti keamanan di ERNW.

Mengutip Engadget, Selasa (11/2/2020), para peneliti keamanan itu menyebut celah keamananbernama BlueFrag itu juga dapat mencuri data dari perangkat di sekitarnya yang menjalankan Anroid 8 atau Android 9.

Untuk menjalankan aksinya, si peretas memang perlu mengetahui MAC address dari Bluetooth si target, tetapi itu bukan perkara sulit. Si peretas dapat menebaknya hanya dengan merujuk pada MAC address dari WiFi perangkat itu.

Untuk melindungi perangkatnya, pengguna disarankan untuk memperbarui dan memasang patch keamanan Februari 2020. Namun masalahnya, kemungkinan besar tidak semua perangkat berbasis Android 8 masih mendapat pembaruan patch keamanan dari pabrikan.

Sementara itu, Android 10 tidak terdampak oleh celah keamanan itu.

12 Celah Keamanan di WhatsApp

WhatsApp menemukan 12 celah keamanan pada tahun lalu. Menurut US National Vulnerabilties Database, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai keamanan di aplikasi tersebut. Demikian dikutip dari Forbes, Jumat (31/1/2020) 

Apalagi, belum lama ini smartphone CEO Amazon Jeff Bezos jadi korban peretasan gara-gara menerima file video dari Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pada akhir 2018.

Akibat peretasan ini, tim Bezos pun melakukan investigasi menyeluruh. Saat itu skandal perselingkuhan Bezos dibongkar oleh media The National Enquirer. Media tersebut bahkan mengancam untuk mempublikasikan foto-foto tidak senonoh.

Namun, Financial Times menyebut sejumlah kerentanan keamanan ditemukan di aplikasi WhatsApp pada tahun lalu. Kerentanan keamanan ini tidak diketahui selama beberapa waktu dan ditengarai telah memfasilitasi peretasan tokoh-tokoh penting.

(Why/Isk)

BACA JUGA : APPLE REKRUT BOS WARNER MUSIC KEMBANGKAN BISNIS STREAMING

PT KONTAK PERKASA