Monday, November 18, 2019

Jangan Balas 10 Jenis Email Ini, Bahaya!

PT KONTAK PERKASA FUTURES  - Memiliki akun email merupakan hal wajib di era digital seperti sekarang ini. Terlebih, banyak aktivitas di internet yang hanya bisa diakses jika kita memiliki email.
Disadari atau tidak, ada banyak data penting yang terdapat dalam email. Mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon.
Untuk itu, kita harus selalu menjaga dan memastikan agar email tersebut aman, sehingga data kita tidak dimanfaatkan oleh orang yang tak bertanggung jawab.
Salah satu cara untuk menjaga keamanan data email adalah mewaspadai sejumlah jenis email yang mencurigakan. Lembaga keamanan siber SecurityMetrics menyebutkan, setidaknya ada 10 jenis email yang harus diwaspadai sebelum dibuka atau dibalas.
Lalu, apa saja ya jenis email berbahaya tersebut? Dilansir Brilio.net, berikut sederet jenis email yang dimaksud.

Jika kamu tiba-tiba mendapat email dari lembaga keamanan atau intelijen pemerintahan, seperti Polri atau FBI, padahal sebelumnya tidak pernah berurusan dengan lembaga tersebut, kemungkinan besar email tersebut palsu.
Pasalnya, email tentu bukan cara pertama yang akan dipilih untuk menghubungi seseorang.

Tak sedikit penipu atau hacker yang mengirimkan email seolah mereka mengenalmu dengan baik. Padahal mereka cuma ingin mendapatkan uang dengan mengaku sebagai teman.

Sebelum kamu membalas email berupa tagihan pembayaran barang atau layanan, sebaiknya cari dulu nomor telepon Call Center perusahaan itu dan pastikan apa kamu benar-benar mempunyai tagihan

Hati-hati! Jangan membalas atau mengklik tautan yang dikirimkan di email yang menyatakan bila akunmu sudah kedaluarsa dan harus diperbarui. Pasalnya, surel tersebut sering berisi virus yang bisa mencuri datamu.

Kamu yang pernah menerima email berisikan pesan jika komputer atau smartphone kamu terkena virus, sebaiknya jangan langsung percaya.
Lebih baik kamu jalankan dulu program antivirus untuk mengecek kondisi smartphone atau komputermu.

Email seperti ini biasanya merupakan modus penipuan. Jadi, jangan mudah percaya, ya!

Jika terdapat email dari bank yang menyatakan ada deposit baru dan meminta konfirmasi, mendingan kamu langsung menghubungi call center bank tersebut.

Jangan keburu panik jika ada email masuk yang menuduh jika kamu telah melakukan tindakan ilegal atau mencelakai orang lain. Email seperti ini hanya ingin mencari keuntungan uang ganti rugi semata.

Tak sedikit email masuk yang mengaku sebagai email tunggakan pajak. Oleh karenanya, jika mendapat email seperti ini, cek lebih dulu pengirimnya dan hubungi langsung dinas pajak terdekat untuk konfirmasi.

Model email konfirmasi keamanan ini seperti bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi penting tentangmu.
Nantinya, jika data tersebut telah diperoleh, sang peretas bisa memanfaatkannya untuk penipuan. Jadi, waspadalah!
Reporter: Aliftya Amarilisya
Sumber: Brilio

Thursday, November 14, 2019

Terbanyak dari China, Impor Pacul Capai Rp 1,48 Miliar

PT KONTAK PERKASA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengeluhkan kebiasaan Indonesia yang hobi melakukan impor pacul. Padahal pacul merupakan barang yang dapat diproduksi dalam negeri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ternyata Indonesia memang gemar melakukan impor pacul. Impor cangkul terbanyak dari China.
Sepanjang Januari-Oktober 2019 tercatat nilai impor pacul mencapai USD 106.127 atau Rp 1,48 miliar (kurs 14.000 per dolar AS), dengan volume sebanyak 292.444 kilogram (kg).
Secara rinci, impor pacul tersebut berasal dari China sebanyak 291.437 kg dengan nilai sebesar USD 106.062. Sisanya hanya sebesar 7 kg yang berasal dari Jepang dengan nilai sebesar USD 65.
BPS bahkan mencatat sepanjang 2015-2018 impor cangkul seluruhnya berasal dari China. Pada tahun 2015, nilai impor cangkul USD 6.589 dengan volume sebanyak 14.261 kg.
Kemudian nilainya naik tajam pada tahun 2016 menjadi sebesar USD 187.064 dengan volume sebanyak 142.783 kg. Namun pada tahun 2017, nilai impor pacul mengalami penurunan tajam menjadi USD 794 dengan volume 2.317 kg.
Pada tahun 2018, impor pacul tercatat kembali naik menjadi nilai USD 33.889 dengan volume sebanyak 78.100 kg. Hingga pada akhir Oktober 2019 nilai impor pacul menjadi USD 106.127.
Sebelumnya, Pemerintah melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) tercatat mengimpor cangkul dari China. Cangkul impor ini masuk melalui Medan pada Agustus lalu.
Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Syailendra mengatakan, pihaknya telah mendapat izin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). kemendag telah memberi penunjukan PT PII sebagai importir cangkul resmi.
"Agustus cangkul dari China sudah masuk, masuknya ke Medan. Kalau tidak salah kita dapat izin impor cangkul sampai Desember, sudah dapat izin kemendag," ucap Syailendra ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta.
Saat ini, PT PPI telah mendapat izin impor cangkul dari China dan Vietnam. Namun, perusahaan pelat merah ini baru mendatangkan dari China saja.
"Soal izin dari Vietnam dan china, tapi kita dari Vietnam belum pernah masukin. baru masuk dari China."
Kebijakan pemerintah ini mengundang banyak kecaman. Importasi cangkul dinilai merendahkan martabat bangsa.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai impor cangkul yang dilakukan pemerintah bukan cara yang tepat untuk menekan peredaran cangkul ilegal. Impor cangkul ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen pemerintah untuk memberdayakan industri kecil menengah (IKM).
Ketua YLKI, Tulus Abadi mengatakan, impor cangkul dari China adalah kebijakan menyedihkan yang perlu dihentikan. Menurutnya, pemerintah tidak menghargai para produsen cangkul dalam negeri.
"(Impor) Itu tragis. Itu harus dihentikan. Kita bisa memproduksi cangkul kok. Itu pelecehan terhadap petani kita dan juga produksi dalam negeri," ujarnya kepada merdeka.com.
Reporter: Yayu Agustini Rahayu
Sumber: Merdeka.com

Tanpa Iuran BPJS Kesehatan Dinaikkan, Mutu Pelayanan Harus Baik

PT KONTAK PERKASA FUTURES  - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa tanpa kenaikan iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan pun, fasilitas kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien.
"Sebetulnya bukan hanya karena iuran ditambah saja. Itu sudah menjadi kewajiban mutu pelayanan harus baik, tidak harus menambah iuran saja," kata Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Tri Hesty Widyastoeti ditulis Kamis (14/11/2019).
"Jadi mindset kita, kalau menambah iuran mutunya harus lebih baik, ya tidak. Sebelum menambah iuran pun mutunya mesti dijaga baik. Itu yang seharusnya," kata Hesty dalam Forum Merdeka Barat 9 di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta Pusat.
Untuk mengukur mutu sendiri, Hesty mengatakan saat ini baru ada akreditasi untuk pelayanan kesehatan.
"Jadi akreditasi itu sebetulnya sudah disebutkan dalam Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 bahwa rumah sakit wajib melaksanakan akreditasi," kata Hesty.
Kenaikan iuran JKN sendiri resmi berlaku seiring terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 tahyn 2019 tentang Perubahan Perpres No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Choesni optimistis bahwa pelayanan kesehatan dengan naiknya iuran akan lebih baik dari sebelumnya.
"Karena dengan penyesuaian iuran ini kita bisa memastikan BPJS mengurangi masalahcashflow-nya," kata Tubagus dalam kesempatan yang sama.
"Kalau kita pastikan cashflow problem itu tidak ada di BPJS, mereka harus membayar fasilitas kesehatan sehingga dengan adanya fasilitas dibayar secara tepat waktu, lebih terjamin," ujar Tubagus.

Wednesday, November 13, 2019

Tiap 39 Detik, Satu Anak Meninggal karena Pneumonia

PT KONTAK PERKASA FUTURES  - Setiap 39 detik, satu anak di dunia meninggal karena pneumonia. Laporan tersebut diungkapkan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF).
UNICEF mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir, 800 ribu anak di bawah usia lima tahun meninggal karena pneumonia. Sebagian besar terjadi di kelompok anak di bawah usia dua tahun dan sekitar 153 ribu terjadi di sebulan pertama kehidupan.
Setiap hari, hampir 2.200 anak di bawah usia lima tahun meninggal karena pneumonia, penyakit yang dapat disembuhkan dan sebagian besar dapat dicegah," kata Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore seperti dikutip dari laman resmi UNICEF pada Rabu (13/11/2019).
Pneumonia merupakan penyakit yang bisa disebabkan oleh bakteri, virus, maupun jamur. Masalah itu membuat anak-anak kesulitan bernapas karena paru-paru mereka dipenuhi nanah atau cairan.
Data dari UNICEF mengungkapkan bahwa lima negara teratas dengan kematian anak terbanyak akibat pneumnonia pada tahun 2018 adalah: Nigeria (162 ribu), India (127 ribu), Pakistan (58 ribu), Republik Demokratik Kongo (40 ribu), dan Ethiopia (32 ribu). Sementara, Indonesia berada di urutan keenam dengan 19 ribu anak meninggal dunia dalam daftar tersebut.
"Jutaan anak sekarat karena kekurangan vaksin, antibiotik yang terjangkau, dan perawatan oksigen rutin," kata Chief Executives Save the Children Kevin Watkins.
"Krisis pneumonia adalah gejala kelalaian dan ketidaksetaraan yang tak dapat dipertahankan terkait akses ke perawatan kesehatan."
Penyakit ini sesungguhnya bisa dicegah dengan vaksin. Pengobatannya juga bisa dilakukan apabila diberikan antibiotik dengan dosis yang benar. Namun, UNICEF menyatakan bahwa masih banyak anak yang tidak mendapatkan vaksin karena berbagai alasan. Selain itu, satu dari tiga anak dengan gejala tidak mendapatkan perawatan medis yang penting.
Anak pasien pneumonia juga mungkin membutuhkan perawatan oksigen. Namun, di negara-negara miskin, fasilitas tersebut seringkali tidak tersedia.

Tuesday, November 12, 2019

Lesunya Industri Pertambangan Ganggu Kinerja PT Dahana

PT KONTAK PERKASA FUTURES  - Direktur Utama PT Dahana (Persero), Budi Antono, mengakui kinerja perusahaan saat ini telah terdampak terhadap lesunnya industri pertambangan. Ini dikarenakan, kontribusi bisnis dari Perseroan adalah menjual bahan peledak untuk industri pertambangan.
Budi mengatakan, kejadian pada tahun ini sebenarnnya hampir sama dengan peristiwa beberapa tahun lalu. Saat itu, bisnis bahan peledak di perusahaannya terganggu karena anjloknnya harga komoditas batu bara.
“Jadi contoh lima tahun lalu ketika harga batu bara turun itu juga berdampk ke Dahana karena suplay bahan peledak,” ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (13/11).
Oleh karena itu, pihaknya kini menyiapkan beberapa startegi agar bisnis penjualan bahan peledak ini bisa tetap jalan. Caranya dengan melakukan kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membeli bahan peledak dari Dahana. Karena memang saat ini, pembelian bahan peledak yang dilakukan oleh TNI baru sekitar 13 persen saja.
Dirinya ingin agar TNI bisa meningkatkan pembelian di Dahana menjadi 35 persen. Mengingat, bahan peledak yang diproduksi oleh Dahana memiliki sertifikat dan sudah terbukti kualitasnnya.
Disisi lain, Perseroan juga akan mulai merambah kepada bisnis lainnya. Misalnya bisnis properti seperti yang dilakukan oleh perseroan di Banten dengan membangun asrama. “Itu makannya kita punya inovasi cotohnnya dengan anak militer. Anak militer kan memang fluktuasi. Tapi kita punya proyek lain itu proyek Banten. Jadi bisa tertutup revenuennya,” jelasnnya.
Dia meyakini, dengan upaya-upaya yang dilakukan itu, kinerja perusahaan secara keseluruhan tidak terganggu. Karena Perseroan akan mendapatkan uang tambahan dari bisnis lainnya.
“Kalo batu bara anjlok lalu kita ke konstruksi. Infrastruktur. Jadi tidak masalah ke batu bara saja tapi ke konstruksi infrastruktur dan militer,” pungkas dia.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com

Monday, November 11, 2019

Pemerintah Terbitkan Daftar Positif Investasi di Januari 2020

PT KONTAK PERKASA FUTURES - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menerbitkan daftar positif ( positive list) investasi pada Januari 2020. Daftar positif tersebut merupakan daftar prioritas investasi yang dilakukan di Indonesia.
"Pemerintah akan mengeluarkan positive list di bulan Januari," ujar Menko Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Daftar Negatif Investasi (DNI) yang selama ini sedang dalam tahap pembahasan tetap akan dimasukkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Sementara itu, daftar positif investasi akan menjadi acuan investasi apa saja yang diperbolehkan di Indonesia dan berada dalam aturan khusus.
"Kalau DNI kan domainnya ada di Perpres. Tapi basic yang negatif itu ada di omnibus law apa yang dilarang, yang dilarang berdasarkan konvensi internasional. Tetapi di luar itu ada positive list, ada white list, ada yang mungkin harus dipersyaratkan khusus. Misal, harus ada kerja sama dengan usaha kecil dan menengah," jelas Airlangga.
Adapun daftar positif investasi tersebut nantinya berisikan investasi yang tidak banyak menggunakan bahan baku impor atau bisa mengkonversikan kebutuhan impor Indonesia selama ini. Daftar positif investasi tersebut nantinya juga akan beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta dipertimbangkan mendapat tax holiday.
"Kan prioritas kita substitusi impor, jadi kita tahu komoditas yang impornya tinggi, itu yang akan prioritas dan ada namanya fasilitas tax holiday. KBLI nya sudah ada. Jadi KBLI yang mendapatkan tax holiday akan kita dorong sehingga kalau kampanye di luar kita tahu apa yang mau dibangun. Bahkan kita juga dorong ini di kawasan ekonomi khusus di mana, sehingga antara rencana program dan itu bisa dilakukan," paparnya.
Ke depan, pemerintah hanya akan melarang investasi yang selama ini dilarang oleh dunia internasional. Beberapa di antaranya adalah senjata kimia serta investasi yang menggunakan merkuri.
"Bahwa apa yang dilarang itu yang jadi basis dalam perubahan DNI, kita hanya melarang yang dilarang berdasarkan konvensi internasional atau ada national interest. Jadi, yang dilarang itu senjata kimia, berproses melalui merkuri. Sehingga yang lain akan dibuka " tandasnya.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
BACA JUGA : 

KOALISI MASYARAKAT SIPIL DESAK PEMERINTAH CABUT IZIN TAMBANG DI PULAU WAWONII

Friday, November 8, 2019

BI Prediksi Perlambatan Ekonomi Global Berlanjut hingga Tahun Depan

KONTAK PERKASA FUTURES - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo menyebutkan ketidakpastian ekonomi global masih akan terus berlanjut di tahun depan. Hampir semua negara akan mengalami perlambatan ekonomi.
Dia menjelaskan hal ini juga sebagai dampak dari perlambatan ekonomi dunia di tahun ini serta trade war atau perang dagang yang terus berlanjut antara Amerika Serikat (AS) dan China. Ketidakpastian brexit pun turut membuat ekonomi global kian suram.
Dia mengungkapkan International Monetary Fund (IMF) pun telah menyatakan bahwa pertumbuhan di semua negara juga tengah mengalami perlambatan.
"Kalau secara globalnya memang bicara overall, pada 3 minggu lalu di annual meeting IMF World Bank melihatnya pertumbuhan ekonomi global semua negara synchronize slow downbersama mengarah ke bawah dan pada saat itu melihat dari sisi ketidakpastian itu relatif masih ada, dan lanjut sampai 2020," kata dia saat ditemui di Mesjid Kompleks Gedung BI, Jakarta, Jumat (8/11).
Kondisi ini, kata dia, dikhawatirkan bakal berdampak ke perekonomian nasional.
Akan tetapi, dia mengungkapkan selama seminggu terakhir ini banyak persoalan yang memicu sentimen positif maupun negatif. Kondisi yang memberikan sentimen positif salah satunya adalah menurunnya tensi perang dagang antara AS dan China yang berdampak terhadap Purchasing Manager Index (PMI) Non Manufaktur AS yang mulai membaik.
"Kemudian kalau kita lihat juga perkembangan di eropa ada kemungkinan positif dari sisi Brexit meskipun dari sisi pertumbuhan outlook ekonomi eropa masih mengarah ke bawah," ujarnya.
Namun, kondisi tersebut telah membuat volatilitas di sektor keuangan global dalam seminggu terakhir ini mengalami penurunan. Namun hal itu berdampak positif bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di sisi lain, kondisi ini pun telah memberikan kepercayaan terhadap investor untuk menaruh uangnya di negara berkembang.
"Investor relatif confidence dengan perkembangan yang ada dan mulai mencari return paling besar untuk penempatan dananya dan muncul aliran modal yang masuk ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam jumlah yang banyak," tutupnya.
Reporter: Yayu Agustini Rahayu
Sumber: Merdeka.com