Thursday, September 19, 2019

Cek Rumah Makan yang Bersih dan Sehat Terdekat dengan Aplikasi GERMAS PAS

KONTAK PERKASA FUTURES - Sejak 11 Februari 2019, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI meluncurkan aplikasi Gerakan Masyarakat Pangan Aman dan Sehat (GERMAS PAS). Melalui serangkaian tes, para penyedia pangan bisa mendapatkan tanda laik berupa sertifikat dan sticker pada produk makanan.
Pada aplikasi tersebut, para pengguna bisa melihat rumah makan, jasa boga, dan depot air minum dalam radius 5 kilometer yang sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene (SLH). Artiny, ketiga jasa penyedia pangan ini sudah memenuhi standar makanan sehat, bersih, dan aman.
Kehadiran aplikasi ini kasus luar biasa (KLB) keracunan yang terjadi beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2018, kasus keracunan tertinggi di Indonesia disebabkan oleh masakan rumah tangga.
"Kita berharap GERMAS PAS dapat membantu meminimalisir penyakit bawaan pangan dan keracunan akibat pangan," ucap Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementrian Kesehatan, Kirana Pritasari saat sosialisasi aplikasi GERMAS PAS di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Aplikasi ini bisa membantu masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih pangan yang bersih, aman, dan sehat.
Bagi para jasa penyedia pangan, SLH bisa didapatkan apabila sudah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis higiene sanitasi pangan.
"Semua pengelola pangan memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan kesehatan. Para pengusaha diwajibkan memiliki SLH yang merupakan jaminan kesehatan pangan bagi konsumen dan masyarakat," jelas Kirana.
Persyaratan teknis tersebut antara lain adalah inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) yang meliputi kebersihan dan sanitasi lingkungan, uji laboratorium terhadap sampel pangan yang diproduksi, dan kursus higiene sanitasi pangan.
"Kita tidak hanya melihat restorannya bersih, tapi kita juga masuk ke dapurnya, ke tempat cuci piringnya, sampai makanan yang dihasilkan. Makanan juga tidak hanya diperiksa secara fisik, namun juga laboratorium," ucap Kirana.
Persyaratan kesehatan yang harus dipenuhi oleh jasa penyedia pangan dilihat dari aspek peralatan, sarana bangunan, orang yang mengelola pangan atau chef, dan pangan yang disajikan.

Penulis: Diviya Agatha

Wednesday, September 18, 2019

Ibu Kota Pindah, Swasta Bisa Kelola Aset di Jakarta Senilai Rp 1.100 Triliun

PT KONTAK PERKASA FUTURES - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru. Perpindahan itu kemudian memberi kesempatan bagi pihak swasta untuk bisa mengelola aset milik negara yang ada di Jakarta paling cepat pada 2020 mendatang.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, seluruh aset milik negara yang berada di Jakarta diperkirakan memiliki potensi lebih dari Rp 1.100 triliun.
"Potensinya menurut perhitungan Kementerian Keuangan, saat ini setelah revaluasi aset, potensi aset milik negara di Jakarta di atas Rp 1.100 triliun. Dari Rp 1.100 triliun tersebut dikaitkan dengan pembangunan ibu kota baru, ada sekitar separuhnya yang nantinya bisa dikerjasamakan dengan swasta," tuturnya di Jakarta, Rabu (18/9/2019). 
Kendati begitu, ia menyatakan, ada beberapa aset negara yang secara kepemilikan tidak bisa diserahkan kepada swasta. Seperti sekolah dan rumah sakit, yang merupakan fasilitas publik.
"Yang tidak boleh misalnya sekolah, rumah sakit, kan itu tetap menjadi fasilitas publik di Jakarta. Jadi ini lebih fokus kepada yang kantor, atau rumah dinas yang nantinya akan ditinggalkan ketika ibu kota pindah," ujar dia.
Dia pun memproyeksikan, swasta sudah bisa melakukan penawaran untuk kepemilikan aset negara yang berada di Jakarta mulai 2020, pasca masterplan pembentukan ibu kota baru rampung.
"Paling cepat ya tahun depan. Karena kita harus siapkan dulu masterplan dari ibu kota baruini," ungkap Menteri Bambang.
Terkait skema kerjasama kepemilikan aset tersebut, ia menjelaskan, pemerintah akan mengacu terhadap kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik negara.
"Ada yang build-operate-transfer, atau bangun guna serap, maupun yang bersifat kerjasama pemanfaatan dengan satu durasi waktu, 30 tahun kira-kira," jelas dia.
Menteri Bambang kemudian menargetkan, desain masterplan ibu kota baru bisa segera rampung pada tahun ini. "Masterplan bisa selesai seluruhnya segera di tahun ini," tandasnya.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan pihak swasta tidak terlalu tertarik untuk terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota baru. Salah satu penyebab, sebut dia, terkait dengan kondisi ekonomi global yang sedang mengalami penurunan.
Diketahui, dalam rancangan Pemerintah, biaya pembangunan ibu kota baru yang berasal anggaran sebesar 19 persen. Sisanya pemerintah akan mengundang keterlibatan badan usaha.
"Infrastruktur bangun sana sini, swasta tuh nggak banyak yang minat. Soalnya kondisi ekonomi sekarang lagi nggak enak," kata dia, di Jakarta, Rabu (11/9/2019). 
Selain itu, jangka waktu balik modal yang panjang, lanjut Bhima, juga menjadi alasan pihak swasta tidak terlalu berminat pada proyek infrastruktur.
"Dan infrastruktur itu proyek yang jangka panjang sekali baru kembali modal," imbuhnya.
Hal tersebut, kata dia, diperkuat dengan laporan Bank Dunia, yang menyatakan pihak swasta hanya berkontribusi 10 persen dari total proyek infrastruktur.
"Faktanya dari data Bank Dunia pernah bilang, keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur kurang dari 10 persen. Jadi 100 persen kue itu, 10 persen itu swasta," ujar dia.
"Itu kan sebenarnya ada di dalam laporan Bank Dunia pada waktu itu dia mengevaluasi infrastruktur. Infrastruktur di Indonesia. Jadi dalam range yang cukup panjang. Kalau tidak salah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir," tandas Bhima.

Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com 

Tuesday, September 17, 2019

Saat Menkominfo Ajak Robot Sophia Berkencan

PT KONTAK PERKASA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara berinteraksi langsung dengan robot cerdas Sophia. Sophia merupakan robot humanoid yang diklaim paling cerdas di dunia.
Robot yang menyerupai perempuan ini dikembangkan oleh perusahaan robotika Hanson Robotics.
Saking cerdasnya, Menkominfo Rudiantara pun menguji kecerdasan Sophia melalui obrolan singkat di ajang Youth Dialogue 2019 yang digelar oleh CSIS di Jakarta.
Salah satunya adalah pertanyaan mengenai ajakan kencan yang diajukan oleh Menteri yang karib disapa Chief RA ini.
“Can I ask you for the date?” tanya Rudiantara kepada Sophia di panggung Youth Dialogue 2019, di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Alih-alih mengiyakan, Sophia justru diam saja tak memberi respon pada ajakan kencan sang menteri.
Rudiantara menyebut Sophia tidak paham karena pertanyaan itu tak direncanakan dan tidak tertulis dalam Q-card (kartu pertanyaan).
Namun demikian, ketika ditanya sejumlah pertanyaan lain, seperti di mana Sophia berada sekarang, bagaimana ia bisa sampai ke Jakarta, hingga pekerjaan apa yang diinginkan Sophia, robot berkewarganegaraan Arab Saudi itu bisa menjawab dengan baik.
“Aku ingin melakukan apapun, menghormati satu sama lain, menjadi penyanyi hingga komedian, itu bagus juga,” kata Sophia ketika ditanya mengenai pekerjaan apa yang bisa dilakukannya.
Dalam perbincangan itu, Rudiantara "menguji" kapabilitas robot tercerdas di dunia tersebut.
Pada awalnya, Rudiantara bertanya soal hubungan asmara antara robot-manusia. Sophia menjawab itu memungkinkan dan zaman sekarang sudah ada orang yang menikahi smartphone bahkan hologram, meski Sophia sendiri tak tertarik pacaran karena masih muda.
Kembali ke soal ajakan kencan yang tak direspon Sophia, Rudiantara menyebut Sophia tidak paham karena pertanyaan itu tak direncanakan dan tidak ada di kartu pertanyaan. 
Rudiantara berkata itu adalah kelemahan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang menjadi otak robot.
Robot pun tak mampu bertindak dan berpikir natural seperti manusia. Pekerjaan seperti stand-up comedian pun disebut aman dari kehadiran robot.
"Stand-up comedian tidak dirancang kalimatnya... Kalau tak pakai Q Card, (Sophia) bisa ngaco jawabannya. Bagaimana pun manusia tak bisa dikalahkan AI," ujar Rudiantara.
Dukung Penggunaan AI

Meski demikian, Rudiantara mendorong penggunaan AI di pemerintahan, terutama dalam penggunaan chatbot sebagai customer service. Rudiantara juga menegaskan pemerintah mengakomodasi perkembangan teknologi dengan light-touch regulation.
Peran pemerintah pun kini bergeser dari sekadar regulator menjadi fasilitator dan akselelator agar memberi jalan ke startup untuk berkembang, sekaligus membantu mempertemukan investor asing dengan lokal.
Rudiantara pun mengaku hobi bergaul dengan para developer muda untuk mendengar pendapat.
"Saya sekarang lebih banyak bertemu, mingle, dengan milenial. Kita bicaranya guys, bro, sis, maunya apa," pungkas Rudiantara.
(Tin/Isk)


Monday, September 16, 2019

Tips Menonaktifkan Fitur Auto Download di WhatsApp

PT KONTAK PERKASA FUTURES - Sedikit menyebalkan memang bilamana media penyimpanan dismartphone kamu tiba-tiba penuh, dan alasannya karena foto dan kiriman teman kamu viaWhatsApp.
Secara default, aplikasi olah pesan ini bakal mengunduh foto ke smartphone secara otomatis.
Awalnya fitur berbagi image, video, meme, dan GIF di WhatsApp ini merupakan sebuah hal yang menarik.
Berjalannya waktu, banyak pengguna yang mengeluhkan storage di smartphone mereka penuh oleh kiriam foto atau meme yang kurang menarik.
Nah, bagi kamu yang sedang mengalami masalah sama dan ingin menghemat storage smartphone ada baiknya mengikuti tips singkat berikut ini.
1. Buka aplikasi WhatsApp di smartphone dan klik menu Settings atau tiga titik di kanan atas layar.
2. Setelah itu, klik Data and storage usage.
3. Tuju bagian Media auto-download, dan tap When using mobile data.
4. Hilangkan centang di samping tulisan Photos, lanjutkan dengan klik Ok.
5. Lakukan hal yang sama di bagian When connected on Wi-Fi, dan When roaming.
Bagi kamu yang memakai perangkat iOS cara untuk mematikan fitur auto-download di WhatsApp tidak terlalu beda.
Di iOS, kamu hanya perlu ke Settings>Data and storage usage. Klik Photos dan pilih Neversaat opsi muncul untuk menghentikan fitur unduhan otomatis.
Informasi, kamu dapat menghilangkan centang di sebelah Videos, Audio, dan Documents di masing-masing bagian untuk mencegah apa pun bentuk media yang dikirim untuk diunduh ke smartphone.
Setelah melakukan tips di atas, tidak akan ada foto atau video yang diunduh secara otomatis. Untuk menyimpan foto ke perangkat, kamu hanya perlu klik ikok download di tengah gambar saat menerimanya.
(Keenan Pasha/Ysl)

Friday, September 13, 2019

3 Alasan Transaksi Uang Tunai di Atas Rp 100 Juta Harus Dilarang

KONTAK PERKASA FUTURES   - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali mendorong pelarangan transaksi uang tunai di atas Rp 100 juta. RUU ini adalah prioritas PPATK yang mereka siap perjuangkan di DPR periode mendatang.
Jika RUU ini lolos, maka transaksi uang tunai di atas Rp 100 juta akan dilarang dengan beberapa pengecualian, seperti terhadap usaha ritel dan daerah yang infrastrukturnya kurang memadai.
Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyebut wacana pembatasan uang tunai ini mengikuti international best practice. Jika lolos, RUU ini juga menunjang prinsip cashless society di Indonesia seperti yang selama ini digemakan BI dan OJK.
"Itu baru himbauan mau nurut atau tidak enggak apa-apa. Tapi kalau RUU ini disetujui, itu memang harus orang melakukan itu," jelas Dian kepada Liputan6.com pada Kamis (12/9/2019) di Gedung Pusdiklat PPATK di Depok.
Selain mengikuti international best practice, apa saja argumen PPATK agar melarang transaksiuang tunai di atas Rp 100 juta? Berikut ulasannya:

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menyorot maraknya kasus tangkap tangan kasus korupsi yang dilakukan KPK. Dalam kasus-kasus itu, tersangka selalu kedapatan menyerahkan uang haram dengan cara tunai ketimbang lewat bank yang notabene mudah diawasi.
PPATK yakin RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal pun bisa meminimalisir kejadian tersebut karena bank tak boleh melayani transaksi di atas Rp 100 juta. Kiagus pun menargetkan supaya pelaku korupsi, seperti pencucian uang, tak bisa menikmati hasil kejahatan mereka supaya kapok.

Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae berkata pembatasan transaksi uang tunai perlu dilakukan agar mengurangi risiko bagi orang yang membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Pembatasan transaksi pun membuat ekonomi efisien sangat karena peredaran uang jadi mudah terukur.
"Artinya bayangkan orang melakukan transaksi di luar sistem dia mencairkan uang dibawa dan sebagainya dengan berbagai risiko. Ekonomi jadi sangat tidak efisien," ujar Dian.

Dian juga percaya RUU ini bisa menjadi solusi melawan peredaran uang palsu karena aturan ini mendorong rakyat agar memakai transaksi digital yang lebih aman dan mudah diawasi. Kegiatan ini juga memudahkan koordinasi antara PPATK dengan BI dan perbankan.
"Itu lebih bagus agar orang itu ditransfer uang saja antar lembaga untuk mencegah beredarnya uang palsu, karena kita tahu bahwa nanti yang beredar di masyarakat itu uang rupiah hanya terbatas," jelas Dian.

Wednesday, September 11, 2019

BJ Habibie Meninggal, Kedutaan AS Berbelasungkawa

KONTAK PERKASA FUTURES - Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menghaturkan belasungkawa atas meninggalnya Presiden ke-3 RI BJ Habibie. Sosok Bapak Demokrasi tersebut meninggal dunia di usia 83 tahun.
Ucapan itu diucapkan melalui akun resmi Kedutaan Besar Amerika di Jakarta.
"Pemerintah dan rakyat Amerika turut berduka cita atas meninggalnya Presiden RI #BJHabibie. Doa kami menyertai seluruh keluarga yang ditinggalkan - #DubesDonovan," tulis Kedutaan AS pada Rabu (12/9/2019).
Dalam kicauan tersebut juga diunggah foto dari BJ Habibie.
BJ Habibie meninggal dunia pukul 18.05 di RSPAD Gatut Soebroto, Jakarta. Kabar ini disampaikan langsung oleh anak keduanya, Thareq Habibie. Thareq Habibie mengatakan, sang ayah meninggal karena gagal jantung.
Jenazah BJ Habibie saat ini disemayamkan di rumah duka Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Rencananya, ia akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, siang ini (12/9).
Sebelumnya, pihak Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga berdukacita untuk BJ Habibie. Ucapan itu tertulis pada akun Twitter resminya.
"(Kedutaan) menyampaikan rasa dukacita yang sedalam-dalamnya atas kepergian mantan Presiden RI, Bapak BJ Habibie yang kita semua hormati dan sanjungi," demikian seperti dikutip dari akun Twitter resmi Kedutaan Malaysia di Jakarta hari Rabu.
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad juga berduka atas berpulangnya Presiden ke-3 Republik Indonesia, BJ Habibie.
"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takziah kepada keluarga serta seluruh warga Indonesia atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak BJ Habibie," kata PM Mahathir dalam akun Twitter resminya, @chedetofficial, Rabu (11/9/2019).
"Sesungguhnya kepergiannya merupakan suatu kehilangan besar. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas Rohnya. Alfatihah," tulisnya.

Reporter: Aqilah Ananda Purwanti

Tuesday, September 10, 2019

Donald Trump Pecat Penasihat Keamanan Nasional John Bolton

PT KONTAK PERKASA FUTURES - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memecat penasihat kepresidenan bidang keamanan nasional, John Bolton. Kabar itu diumumkan oleh Trump dalam sebuah Twit pada Selasa 10 September 2019.
Mengumumkan pemecatan itu, Trump mengatakan memiliki banyak "perselisahan pada banyak hal" dengan Bolton, "begitu juga dengan para pejabat lain," klaim sang presiden, seperti dikutip dari CNN, Rabu (11/9/2019).
Di sisi lain, John Bolton mengklaim bahwa ia mengundurkan diri secara sukarela.
"Saya mengajukan pengunduran diri kemarin (9/11). Tapi presiden mengatakan, 'mari kita bicarakan besok'," jelas Bolton. Kemudian pada Selasa 10 September, surat pengunduran diri Bolton mulai beredar di kalangan mediaGedung Putih.
Trump akan mengumumkan pengganti John Bolton pekan depan. Namun sementara, Charles Kupperman akan menjabat sebagai pelaksana tugas harian.
Seorang pejabat anonim Gedung Putih menjelaskan bahwa ada 10 nama yang dipertimbangkan presiden untuk menjadi penjabat tetap.
"Tapi, mengingat sifat Trump yang sulit ditebak, ia mungkin memilih seseorang di luar daftar itu," lanjut pejabat anonim tersebut kepada CNN.

John Bolton bukan pejabat pertama dalam komunitas bidang keamanan nasional AS yang telah dipecat Presiden Trump.
Sebelumnya, ada Michael Flynn dan HR McMaster, yang bernasib serupa.
Rex Tillerson, mantan Menlu AS, juga diminta mengundurkan diri oleh sang presiden.
Trump juga memecat Menteri Keamanan Dalam Negeri, John Kelly dan penggantinya, Kirstjen Nielsen; seorang direktur Badan Sandi dan Kriptografi Negara (NSA) Mike Rogers.
Selain mereka yang dipecat, banyak pejabat eselon tinggi yang meninggalkan Trump --dengan berbagai laporan menyebut bahwa terjadi perbedaan pandangan dan pendapat dengan sang miliarder nyentrik.
Mereka adalah, Menhan AS James Mattis; deputi penasihat kepresidenan bidang keamanan nasional KT McFarland; Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley; direktur dan deputi Badan Intelijen Nasional (DNI) Dan Coats dan Sue gordon.